Solopos.com, JAKARTA — Mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, bereaksi terhadap pemanggilan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, terkait dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012.
Abdullah menyebut KPK kini dikuasai oleh Istana sehingga penanganan kasus hukum sarat kepentingan politik.
Promosi Kredit BRI Tembus Rp1.308,65 Triliun, Mayoritas untuk UMKM
Pernyataan keras itu dilontarkan Abdullah Hehamahua seusai setelah pengurus DPP Partai Masyumi bertemu pengurus DPP Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).
Dalam pertemuan dua petinggi partai itu, Masyumi menyatakan dukungan untuk pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 mendatang.
“Tapi hari ini Anda tahu, KPK sudah milik Istana. Jadi semua melalui proses Istana. Jadi kalau Istana mau ya seperti itu (Cak Imin dipanggil),” ujar aktivis antikorupsi yang mengabdi di KPK lebih dari sembilan tahun itu.
Abdullah menambahkan, kasus yang dituduhkan kepada Cak Imin sudah terjadi tahun 2012 silam.
Selama ini, kata dia, KPK tidak pernah memproses Cak Imin karena masih berada di kubu pemerintah Jokowi.
Namun ketika sekarang Cak Imin bergabung dengan Anies Baswedan yang mengusung perubahan, tiba-tiba saja KPK memanggil Ketum PKB itu untuk diperiksa sebagai saksi.
“Jadi ketika Cak Imin masih di sana KPK tidak pernah ngomong apa-apa. Begitu bergabung dengan Anies Baswedan langsung ditersangkakan, begitu,” ujar mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu seperti dikutip Solopos.com dari tayangan KompasTV, Selasa.
Abdullah mengaku sudah memberi tahu kepada PKS dan Nasdem untuk siap menghadapi kemungkinan terburuk Cak Imin dijerat KPK.
“Tapi saya tadi mendapat ilmu baru dari Gus Choi bahwa ini proses langit. Kalau proses langit ya tidak bisa dirasionalkan,” ujarnya disambut tawa beberapa pengurus Partai Masyumi dan Nasdem yang ada di dekatnya.
Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie juga menuding ada muatan politis dari pemanggilan Cak Imin oleh KPK.
Ia mengatakan semua warga negara Indonesia menginginkan negara bebas dari praktik korupsi.
Dalam kasus Cak Imin, dirinya kaget karena kasus lama yang tidak pernah dipedulikan KPK tiba-tiba bergulir setelah Ketum PKB itu menjadi cawapres Anies Baswedan.
“Sudah lama sepi, sudah lama tidak ngapa-ngapain, dari tahun 2012, tidak ada kelanjutan kasus itu. Tapi tiba-tiba Cak Imin begitu dideklarasikan sebagai calon wakil presiden langsung dipanggil KPK. Masak kita yang waras mengikuti begitu saja logika KPK? Ini betul proses hukum atau proses politik? Apa betul KPK menjadi penegak hukum atau alat politik?” kecamnya.
Ia lantas menyebut kasus serupa pernah terjadi pada Anies Baswedan terkait kasus Formula E.
Gus Choi mengatakan jika akhirnya Anies dan Cak Imin gagal maju Pilpres karena kasus di KPK, ia menyebut lembaga antirasuah itu telah memenggal hak warga negara untuk berbuat bagi bangsa dan negara.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menilai pemanggilan Cak Imin oleh KPK bukan politisasi hukum.
Dia meyakini pemanggilan itu merupakan prosedur hukum biasa untuk melengkapi informasi atas pengusutan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.
“Menurut saya, itu bukan politisasi hukum. Kita berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik. Dalam kasus pemanggilan Muhaimin oleh KPK, saya meyakini itu permintaan keterangan biasa atas kasus yang sudah lama berproses. Muhaimin tidak dipanggil sebagai tersangka, tetap (dia) diminta keterangannya untuk melengkapi informasi atas kasus yang sedang berlangsung,” kata Mahfud MD pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Selasa.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
