Solopos.com, SOLO — Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai argumentasi-argumentasi Gibran Rakabuming Raka dalam Debat Cawapres 2024, Jumat (22/12/2023) kurang berisi.
Gibran dinilai terlihat jauh lebih sibuk “mendegradasi” kompetitor dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan.
Dalam salah satu momen debat, Gibran memberikan pertanyaan singkat mengenai isu pengelolaan karbon kepada Mahfud Md.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Ia menanyakan soal regulasi carbon capture and storage yang seharusnya menjadi bagian dari tema debat keempat terkait lingkungan. Oleh karena itu, tidaklah heran bila Mahfud menjawab dengan menguliahi Gibran mengenai tata cara membuat regulasi.
Senada dengan Pangi Syarwi Chaniago, hasil analisis percakapan warganet di media sosial yang dilakukan lembaga penilitian Continuum INDEF menyebut Gibran mendapat sorotan paling gemilang.
Continuum INDEF menuturkan netizen menilai Wali Kota Solo tersebut sosok yang cerdas. Tetapi di sisi lain Gibran dinilai sombong dan emosional.
Pernyataan Gibran yang ingin menaikkan rasio pajak menjadi 23% dan penjelasannya tentang kebun binatang terkait hal tersebut menjadi hal yang mendapat banyak sorotan di kalangan publik. Hal itu disampaikan Gibran saat beradu argumen dengan Mahfud Md.
“Saya mempertanyakan, di dalam visi dan misi anda, disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal,” tanya Mahfud Md heran dalam Debat Cawapres 2024, Jumat (22/12/2023).
Menurut Mahfud, ide Gibran menaikkan rasio pajak 23% tidak masuk akal karena rasio pajak negara saat ini jauh berada di bawah angka tersebut yakni sekitar 10%.
Pangi menambahkan, argumentasi-argumentasi Mahfud dalam Debat Cawapres 2024 jauh lebih berisi ketimbang calon-calon lainnya.
“Pak Mahfud tampil lebih menguasai panggung debat dari sisi narasi, pikiran, wawasan, dan kecerdasannya. Kalau dilihat dari itu, dia memenangi panggung debat kali ini,” ucap Pangi di Jakarta, Sabtu (23/12/2023) sebagaimana dilansir Antara,
Hal senada disampaikan analis politik dari Citra Institute Yusak Farchan. Dia menilai Mahfud Md tampil memukau jika bicara soal substansi debat.
Mahfud terutama terlihat sangat fasih ketika bicara soal penegakan hukum untuk kepastian mendongkrak investasi.
Saat membahas pemberantasan korupsi di sektor investasi dan pertumbuhan ekonomi, menurut Yusak, Mahfud juga piawai menyelipkan isu mengenai distribusi keadilan.
“Sebagai Menko Polhukam saya kira Pak Mahfud mengerti persoalan dengan baik dan bagaimana solusinya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi dan investasi. Memang kepastian hukum itu yang cukup penting,” ucap Yusak.
Contoh lainnya, Mahfud berani mengakui distribusi lahan saat ini timpang. Ia menjelaskan ketimpangan itu terjadi lantaran penegakan hukum terkait dengan kepemilikan lahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tak pernah serius dijalankan oleh Pemerintah.
Pada kesempatan itu pula, Mahfud juga menceritakan pengalamannya ketika dikritik soal distribusi lahan tertentu oleh masyarakat. Mahfud pun menanyakan daftar-daftar lahan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia mendapati banyak lahan dikuasai individu dan perusahaan karena kolusi.
“Oh, ini (izin pengelolaan lahan) dibuat sekian-sekian. Ini tahun sekian, tahun sekian. Saya tahu di mana masalahnya dan siapa yang buat ini. Ini yang harus ditertibkan. Apalagi, sekarang lahan-lahan ini tiba-tiba diduduki orang sampai puluhan tahun, negara diam saja,” ujar Mahfud.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
