SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengemas barang pribadinya di Kantor Gubernur Jateng di Semarang, Senin (4/9/2023)
Solopos.com, JAKARTA — Politikus PDIP Junimart Girsang mempertanyakan tindakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menyelidiki tampilnya bakal capres Ganjar Pranowo dalam video azan di salah satu stasiun televisi swasta.
Ia menuding KPI turut bermain politik dalam menyikapi tayangan azan tersebut.
Junimart menyebut tidak ada yang salah dalam video azan yang menampilkan bakal calon presiden (capres) dari PDIP Ganjar Pranowo.
“Tidak ada yang salah dalam tayangan itu dan tidak ada aturan yang dilanggar oleh Ganjar dalam hal ini, sehingga KPI jangan terlalu genit lah. Tindakan KPI sekarang justru mengesankan kalau KPI sedang ikut-ikutan berpolitik,” kata Junimart dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip Solopos.com dari Antara, Senin (11/9/2023).
Menurut Junimart, Ganjar tampil dalam tayangan azan tersebut sebagai gambaran warga negara Indonesia pemeluk agama Islam, bukan sebagai capres.
Dan, Ganjar belum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Jadi apa yang salah dengan itu ? Kalau ini ujung-ujungnya dikait-kaitkan dengan politik, lalu KPI melakukan tindakan, artinya KPI sudah ikut-ikutan berpolitik juga, dong ?” kata dia.
Ia menjelaskan video itu boleh dinilai salah dan layak ditindak apabila Ganjar telah mendaftarkan diri sebagai capres.
Penindakan seharusnya menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan KPI.
Junimart meminta KPI untuk fokus terhadap tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas penyiaran yang mengawasi konten SARA, adu domba, hoaks, judi online, dan pornografi.
“Urusin itu masalah konten-konten yang jelas-jelas melanggar norma yang ada. Jangan karena desakan politik justru ikut-ikutan berpolitik,” ucap Junimart.
Tayangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam video klip azan di salah satu stasiun televisi swasta juga mendapat pembelaan dari Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM), Syukron Jamal.
Syukron mengatakan, tampilan Ganjar dalam video klip azan bukan politik identitas dan justru baik dilakukan seorang publik figur.
“Saya melihat dalam konteks syiar, ajakan untuk salat itu dari tokoh publik. Itu pesannya baik. Tidak ada ajakan lain.Toh juga sama saja jika video tersebut menampilkan sosok lain di luar Ganjar,” katanya, Senin (11/9/2023).
Menurut dia, persoalan itu menjadi polemik terletak pada penafsiran orang akan politik simbol namun itu pun subjektif.
Alasannya, karena tidak ada simbol partai atau atribut politik yang dimunculkan.
Ia menilai video klip azan itu menyampaikan pesan bahwa tokoh publik calon pemimpin negeri untuk terus selalu mengajak dan memberi contoh pada kebaikan.
“Itu baik, karena ajakan untuk taat beribadah,” ujarnya.
Syukron mencontohkan adanya tayangan di televisi yang juga menampilkan sosok bacapres Anies Baswedan, ataupun tokoh politik lain menjelang waktu berbuka puasa beberapa waktu lalu.
Ia menyebut tampilnya Anies dalam video tersebut merupakan sesuatu hal yang baik sebagai syiar Ramadan.
“Itu sebagai sesuatu hal yang biasa, bahkan baik untuk syiar Ramadan, bukan politisasi agama apalagi politik identitas,” katanya.
Dia mendukung bakal calon presiden atau wakil presiden yang lain melakukan hal yang sama untuk bisa mencontohkan hal-hal kebaikan.
“Nanti publik akan menilai dengan sendirinya,” ujarnya.
Menurut dia, yang sebenarnya politik identitas adalah menjadikan tempat ibadah sebagai sarana kampanye, bahkan kampanye hitam menyerang dan menjelek-jelekkan calon lain.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo muncul dalam video azan magrib di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia.
Tayangan tersebut menimbulkan persepsi dan dikaitkan dengan politik identitas.
Atas kejadian itu, KPI meminta stasiun televisi yang menayangkan tayangan azan tersebut untuk memberikan klarifikasi.
“Kami tengah lakukan kajian terhadap hal tersebut dan kami minta segera klarifikasi Lembaga Penyiaran yang menayangkan,” ujar Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI, Aliyah dikutip dari keterangan tertulis yang sama.
Aliyah menyebut KPI telah mengirimkan surat ke stasiun televisi yang bersangkutan.
Hal itu guna menanyakan kesediaan waktu pihak stasiun televisi untuk klarifikasi.
“Kami sudah mengirimkan surat tinggal nunggu respons kesediaan waktu dari pihak lembaga penyiaran,” ucap Aliyah.