SOLOPOS.COM - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo (keempat kiri) dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD (keempat kanan) berfoto bersama Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (ketiga kiri), Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono (kedua kiri), Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (kedua kanan), Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (kanan) dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsjad Rasjid (kiri) saat pengumuman bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10/2023). Mahfud MD secara resmi ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
Solopos.com, JAKARTA — Setelah di Bali beberapa waktu lalu, pencopotan baliho bakal calon presiden Ganjar Pranowo oleh petugas Satpol PP juga terjadi di Pematang Siantar, Sumatra Utara beberapa hari lalu.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan pihaknya sangat marah atas tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pematang Siantar.
Menurutnya, dalam masa pemilu wajar apabila baliho pasangan bakal capres dan wapres ada di mana-mana.
Namun dia merasa hanya baliho pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. yang diturunkan.
“Kami sangat kesal dan marah, begitu banyak kejadian yang mencederai proses demokrasi,” kata Todung dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).
Untuk itu, Todung mengajak semua elemen bangsa berjuang menjaga integritas Pemilu dan Pilpres 2024.
Adapun pihaknya akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke ‘call center’ netralitas aparat negara dalam waktu dekat.
“Kita harus terus menerus berteriak soal netralitas aparat,” ujarnya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Ia menilai apabila laporan tidak ditanggapi maka ada potensi ketidaknetralan.
Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu.
“Ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh,” jelas Todung.
Todung menegaskan keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu.
Kalau masyarakat terpecah-belah Indonesia akan mengalami kemunduran demokrasi.
“Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat Pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!” pungkasnya.
Sebelumnya, pada akhir Oktober 2023 lalu beredar video viral tentang pencopotan baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di Gianyar, Bali.
Petugas Satpol PP juga terlihat menurunkan bendera dengan logo partai PDIP.
Pencopotan dilakukan di sejumlah titik, terutama di pinggir jalan raya berdekatan dengan lokasi kunjungan Jokowi yaitu di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar Bali.
Menurut Kasatpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi, pencabutan baliho di tempat kunjungan kerja Jokowi bukan hanya untuk pasangan Ganjar-Mahfud melainkan baliho capres-cawarpres maupun partai politik lain.
Pencopotan sesuai intruksi Pj Gubernur Bali Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya.
“Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur,” katanya Kasatpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi saat dikonfirmasi wartawan.
Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mewanti-wanti agar tidak mengganggu PDIP di Bali yang merupakan kandang banteng.
“Kalau banteng jangan diganggu. Banteng kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun, dia brutal itu banteng,” ujar Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Dia menyatakan kader PDIP di daerah kejadian akan melakukan investigasi atas kejadian pencopotan baliho itu.
Komarudin tidak ingin ajang Pilpres 2024 dipenuhi tindakan yang tidak substantif.
“Kita harus berdoa supaya semua proses, semua kepentingan, semua urusan pribadi, kelompok, dibatasi supaya pemilih ini berjalan dengan baik,” katanya.