Solopos.com, JAKARTA — Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Selasa (3/10/2023), memantik isu terkait rencana reshuffle menteri.
Partai Demokrat disebut-sebut bakal mendapat jatah menteri pada reshuffle yang terjadi menjelang pendaftaran capres untuk Pilpres 2024 itu.
Promosi Aset Kelolaan Wealth Management BRI Tumbuh 21% pada Kuartal I 2024
Partai Gerindra yang memimpin koalisi pengusung Prabowo Subianto di mana di situ ada Partai Demokrat menyerahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kemungkinan jatah menteri untuk Demokrat.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan pihaknya tidak ada mencampuri soal wacana reshuffle.
“Saya belum dengar, saya belum mendapat informasi tentang hal itu [reshuffle]. Tapi reshuffle itu kan hak prerogatif presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, presiden berhak melakukan evaluasi kepada para pembantunya,” jelas Muzani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).
Demokrat tercatat sudah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk dukung pencapresan Prabowo Subianto.
Namun Muzani tidak mau berspekulasi, apakah dukungan Demokrat ke Prabowo itu membuat partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu berkesempatan masuk ke kabinet pemerintahan Jokowi.
Gerindra, lanjutnya, akan menyerahkan seluruh wewenang reshuffle ke Jokowi termasuk soal kemungkinan Demokrat masuk ke kabinet.
“Itu sepenuhnya kewenangan presiden untuk mengangkat siapa pembantunya, dari partai apa,” ungkapnya.
Respons PDIP
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai pertemuan antara SBY dan Jokowi sebagai kunjungan silaturahmi yang baik dijalin.
“Pertemuan itu dinilai oleh PDIP merupakan bagian dari tradisi silaturahmi yang baik dilakukan di antara para pemimpin,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Saat disinggung awak media mengenai apakah pertemuan keduanya membahas soal konsolidasi politik, Hasto melihat SBY dan Jokowi telah memiliki jalannya masing-masing.
Untuk itu, menurutnya, pertemuan tersebut tak dapat dimaknai sebagai ajakan bergabung ke dalam gerbong pemerintah di kabinet Jokowi.
Ia menyatakan kecil kemungkinan Partai Demokrat masuk ke dalam kabinet di masa akhir periode kepemimpinan Jokowi.
Pasalnya, setiap partai politik lebih memilih fokus untuk mempersiapkan rencana menuju Pilpres 2024.
“Partai pengusung pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah sangat bagus dan semua berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan bagi legasi Presiden Jokowi dan K. H. Maruf Amin,” jelasnya.
Sebelumnya, politisi senior Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut terlalu dini bagi partainya untuk bicara soal kabinet pada saat ini.
“Terlalu dini bicara soal kab (kabinet),” kata Syarief Hasan dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/10).
Hal itu disampaikan Syarief saat dimintai tanggapan dan penjelasannya atas pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10) petang.
Saat ditanya apakah memang ada tawaran kursi menteri kabinet kepada Partai Demokrat dalam pertemuan SBY dengan Jokowi, dia hanya menyampaikan bahwa partainya lebih baik berada di luar kabinet.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
