Solopos.com, BALIKPAPAN — Presiden Joko Widodo mengingatkan aparat negara yang menertibkan atribut politik agar berkoordinasi dengan pengurus partai agar tidak terjadi miskomunikasi.
Pesan Presiden Jokowi itu disampaikan menyusul polemik pencopotan baliho pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. di Bali menjelang kunjungan kerja Presiden di provinsi tersebut, Selasa (31/10/2023).
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Jokowi mengaku sudah menerima laporan dari Pj Gubernur Bali terkait pemindahan atribut PDIP dan baliho Ganjar Pranowo.
“Dan ini tadi memperoleh informasi dari (Pj) Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang,” kata Jokowi saat kunjungan kerja di kawasan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).
Presiden menyampaikan terkait atribut partai itu, pemerintah termasuk aparatur sipil negara, TNI serta Polri harus netral.
Oleh sebab itu, kata dia, pemindahan beberapa atribut partai politik oleh pemerintah kabupaten/kota serta provinsi semestinya meminta izin kepada pengurus partai di daerah agar tidak menimbulkan miskomunikasi.
“Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten/kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” terang Presiden seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Saat ditanya apakah pemerintah daerah atau ASN di Bali yang melakukan pemindahan/pencopotan atribut partai tidak netral, Jokowi menekankan yang terpenting adalah melakukan komunikasi dengan pengurus partai di daerah.
“Artinya harus ada komunikasi, komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi,” kata dia.
Sedangkan apabila atribut partai melanggar aturan daerah dan merusak tata kota, Presiden Jokowi menyebut hal itu merupakan urusan dari pemerintah daerah.
Sebelumnya, bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengaku bingung baliho dirinya dan bendera PDIP dicopoti Satpol PP saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).
Namun mantan Gubernur Jawa Tengah itu mempersilakan atribut politik dirinya dicopot jika ternyata melanggar aturan.
“Oh iya saya juga bertanya-tanya kenapa dicopot? Memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot tapi kalau tidak melanggar ya sebaiknya tidak perlu berlebihan,” kata dia seusai membuka Musyawarah Kerja Nasional Persada di Denpasar, Rabu (1/11/2023).
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan sudah mengetahui kejadian tersebut bahkan sudah berkoordinasi dengan DPD PDIP di Bali.
Informasi yang ia terima, penurunan atribut partai politik itu dilakukan Satpol PP Bali sekitar satu jam sebelum Presiden Jokowi tiba di lokasi acara.
Adapun lokasi kunjungan Jokowi kemarin adalah di SMKN 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.
Selain Gianyar, Jokowi juga menyempatkan santap siang di kawasan Renon, Denpasar.
“Tapi saya senang karena saya sudah komunikasi dengan Pak Wayan Koster kemarin, artinya ada penjelasan terus kemudian (alat peraga sosialisasi) dipasang lagi,” ujar Ganjar, seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Tak ingin banyak berspekulasi, Ganjar Pranowo mengungkapkan keinginannya yaitu agar seluruh elemen mendorong pemilihan presiden berjalan baik, termasuk menjamin aparatur bekerja secara netral.
Sementara Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengklarifikasi video dan kabar yang ramai beredar di media sosial yang mempertontonkan aparat saat menurunkan alat peraga sosialisasi dan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md di lokasi kunjungan Jokowi.
Sang Made menyebut itu dilakukan sesuai standar pengamanan presiden dan demi menjaga estetika tanpa niat lain.
Namun tak dimungkiri atribut partai politik tersebut banyak tersebar bahkan hampir setiap jarak satu meter.
“Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali,” kata Sang Made.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai langkah Pj. Gubernur Bali, Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya mencopot baliho Ganjar-Mahfud saat kunjungan kerja Presiden Jokowi dinilai positif agar Pilpres berjalan netral.
“Kunker Jokowi itu untuk menjaga netralitas hal yang bagus, positif-positif saja. Itu yang memang diinginkan publik,” kata Ujang Komarudin dalam keterangannya di Surabaya, Rabu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
