Solopos.com, JAKARTA — Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut kepemilikan lahan di Indonesia hanya dapat diakses oleh segelintir orang.
Oleh karena itu, dia bertanya pada cawapres nomor urut 3 Mahfud Md, bagaimana agar pemerataan lahan bisa dilakukan, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan akses atas lahan.
Promosi Cuan saat Ramadan, BRI Bagikan Dividen Tunai Rp35,43 Triliun
“Saya ingin pendapat Pak Mahfud untuk mewujudkan keadlian pemerataan tanah, akses dan lahan,” kata dia, dalam debat perdana cawapres di JCC Senayan, Jumat (22/12/203).
Mahfud lantas menjawab salah satu cara agar pemerataan akses lahan dan tanah bisa dilakukan adalah dengan kedisiplinan hukum.
“Mulai dari Pak Karno (Sukarno, Presiden Pertama Indonesia) sudah dimulai. Dan saya mendengar dari Pak Prabowo kalau hanya 1% masyarakat Indonesia yang memiliki 75% lahan di Indonesia, 99% berebut mengelola 25% tersisa itu, sehingga sangat timpang,” jawab Mahfud.
Ia kemudian menyebut bahwa akses lahan yang merata bisa dilakukan dengan distribusi tanah. “Ini adalah masalah sekian tahun di Indonesia, saya tahu masalahnya ini dimana, dan harus dipidana (pelaku penyalahgunaan lahan),” tandasnya.
Cak Imin lantas menyebut dalam debat Pilpres 2019 sudah ada rencana redistribusi lahan atau land reform sempat muncul namun butuh komitmen dan instrumen hukum yang optimal.
“Dengan diikuti kemauan, kesungguhan politik agar distribusi lahan-lahan produktif ini bisa dilakukan,” imbuh Cak Imin.
Mahfud pun lantas sepakat dengan pernyataan tersebut. “Memang begitu, kami akan melakukan redistribusi tanah, akan ada pembagian untuk rakyat agar merata. Memang ada 1 juta sertifkat (tanah) yang dibagi, tapi ini untuk mereka yang sudah menempati lahan itu. Untuk lahan yang lain belum dibagi kepada yang belum punya. 100% betul political will adalah penegakan hukum. Kuncinya aturan yang sudah ada, tapi bocor dan tidak jalan,” pungkas Mahfud.