Solopos.com, JAKARTA — Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi kritikan dari calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menurut Bahlil, kritikan Anies Baswedan tidak mengganggu investor IKN Nusantara.
Promosi Kisah Petani Pepaya Raup Omzet Rp36 Juta/bulan, Makin Produktif dengan Kece BRI
“Enggak, investor enggak terganggu,” kata Bahlil seusai melaporkan perkembangan investasi kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Pernyataan Bahlil menjawab pertanyaan mengenai kritik yang disampaikan Calon Presiden RI Anies Baswedan soal IKN.
Bahlil mengatakan pemindahan ibu kota negara berdasarkan undang-undang.
Bahkan, menurutnya, PKB selaku partai yang mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 juga mendukung UU IKN.
“Apa yang mau dikritik? Itu ‘kan PKB juga setuju. Itu ‘kan undang-undang, jadi di negara ini berjalan harus berdasarkan undang-undang,” ujarnya.
Diakui Bahlil, dalam implementasi sebuah undang-undang sering kali perlu perbaikan-perbaikan.
Namun hal itu wajar dalam pemerintahan.
“Bahwa masih ada, harus ada perbaikan, ya, itulah artinya sebuah pemerintahan. Harus ada proses. Ini persoalan keberanian untuk melakukan itu,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Sebelumnya diberitakan, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan salah satu partai pendukungnya, PKS mulai blak-blakan menyerang proyek pembangunan IKN Nusantara.
Dalam Dialog Publik Muhammadiyah di UMS Solo pada Rabu (22/11/2023) misalnya, Anies menyebutkan pembangunan IKN bisa menimbulkan ketimpangan baru.
Dia merasa IKN bukanlah bentuk pemerataan seperti yang kerap diklaim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ketika tujuan membangun kota baru dengan tujuan pemerataan, itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya,” kata Anies dalam dialog publik Muhammadiyah di UMS Solo, Rabu (22/11/2023.
Dia berpendapat, seharusnya jika tujuannya untuk pemerataan maka dapat dilakukan dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.
“Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan,” tambah Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini pembangunan kota besar di tengah hutan bakal membuahkan permasalahan baru yakni ketimpangan.
Oleh sebab itu, Anies menyimpulkan tujuan pembangunan IKN dengan cara yang digunakan tidak saling melengkapi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
