Solopos.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhilafarafez menyayangkan penanganan demo di kebun sawit, Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan menilai polisi gegabah lantaran berakibat penembakan yang menewaskan warga.
“Harusnya mengedepankan unsur preventif dalam menangani aksi demo apalagi yang dilakukan warga saat mereka menuntut haknya. Sebagai abdi negara, polisi seharusnya mengayomi masyarakat,” kata Gilang, Senin (9/10/2023), melansir situs resmi dpr.go.id.
Promosi Siasat BRI Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik Global
Bentrokan antara pihak kepolisian dengan warga di kebun sawit Seruyan terjadi saat aksi demo pada Sabtu (7/10/2023). Warga menuntut PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) memenuhi janji untuk memberikan 20 persen kebun plasma dan kawasan hutan di luar Hak Guna Usaha (HGU).
Demo dilakukan karena pihak perusahaan tak juga memenuhi kesepakatan setelah puluhan tahun berjanji. Dalam aksi demo itu, diketahui tiga orang warga mengalami luka-luka akibat tindakan represif aparat kepolisian.
Bahkan salah seorang warga tewas dengan luka tembak yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian. Gilang pun mengecam aksi kekerasan yang terjadi, di mana video bentrokan sempat viral di media sosial.
Dalam video yang beredar terlihat adanya sejumlah warga mengangkat rekannya yang terkapar bersimbah darah.
Warga yang berdemo di kebun kelapa sawit berteriak-teriak meminta tolong agar temannya yang terluka dapat dievakuasi. Di video yang lain terdengar juga berkali-kali suara letusan tembakan.
Bahkan dari pengeras suara terdengar adanya perintah penembakan dari oknum polisi untuk membubarkan warga yang berdemo. Gilang mengatakan, penanganan aksi demo dari pihak aparat sudah keterlaluan.
“Dari video saja sudah terlihat sadis, cara aparat memperlakukan warga yang demo tidak manusiawi,” ujarnya.
Sementara, anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari alias Tobas meminta agar pihak kepolisian mengusut tuntas kasus itu.
Tobas menegaskan seharusnya tidak boleh adanya korban tewas dalam aksi unjuk rasa itu. Pihak kepolisian, lanjutnya, sudah seharusnya memahami standard operasional prosedur (SOP) saat mengamankan demonstrasi warga.
“Saya prihatin dan menyayangkan ada tiga warga yang dilaporkan terkena tembakan, bahkan salah satunya dikabarkan tewas,” jelas Taufik dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/9/2023).
Oleh sebab itu, dia meminta agar Polri menelusuri apa penyebabnya. Legislator dari Partai NasDem ini tidak ingin ke depannya masih ada aparat yang menangani aksi unjuk rasa dengan membawa peluru tajam.
Tobas mendesak agar jatuhnya korban dalam unjuk rasa tersebut diusut tuntas. Menurutnya, pihak kepolisian semestinya bertindak sebagai mediator bukan menjadi eksekutor ketika berhadapan dengan warga dalam menangani sengketa antara warga dengan perusahaan.
“Usut tuntas dan transparan, harus dipastikan pelakunya ditangkap dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Di sisi lain, Polda Kalimantan Tengah sedang menginvestigasi konflik agraria antara warga dengan PT Hamparan Masawit Bangun Persadab itu.
Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Erlan Munaji mengatakan saat ini pihaknya telah menurunkan tim Divisi Profesi dan Pengamanan dan Inspektorat Pengawasan Umum untuk melakukan penyelidikan.
“Untuk berkaitan dengan penembakan nanti kita sedang melakukan investigasi tim dari Propam, tim Itwasum sedang melakukan investigasi, nanti tunggu hasilnya nanti kita sampaikan,” kata Erlan, dilansir Bisnis.com, Senin (9/10/2023).
Dia mengklaim bakal melakukan penindakan terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran dalam penanganan aksi demonstrasi tersebut. “Apabila ada pelanggaran anggota tentu nanti kita tindak tegas,” ucapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
