Solopos.com, INDRAMAYU — Organisasi Syarikat Islam (SI) mendukung pemerintah turun tangan menyelesaikan polemik dugaan penyimpangan syariat Islam oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang di Desa Mekarjaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Jika ada penyimpangan secara masif, SI mengusulkan agar ponpes megah di Indramayu itu ditutup.
Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024
SI menilai apa yang dilakukan Panji Gumilang sejak lama sudah sangat meresahkan umat Islam.
Jika polemik itu dibiarkan secara terus-menerus akan berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban umum.
Bahkan, umat Islam bisa mengambil tindakan sendiri yang hal itu sangat berbahaya.
“Kalau sepanjang itu yang terungkap (dugaan penyimpangan), harusnya pemerintah turun tangan, kami dukung itu karena ini meresahkan dan mengganggu keamanan ketertiban,” ujar Ketua Umum SI Hamdan Zoelva di sela-sela ngopi di Warung Kopi Anas Makassar, Sulawesi Selatan, seperti dikutip Solopos.com dari Antara, Minggu (25/6/2023).
Ia mendesak mengharapkan pemerintah bersama MUI cepat bertindak sebelum polemik ini berlarut-larut.
Jika memang ada penyimpangan, ia tidak ragu mendesak agar ponpes itu ditutup.
“Jika memang ada penyimpangan, dibubarkan saja,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Di tempat yang sama, Imam Besar Islamic Center of New York Shamsi Ali juga menyikapi polemik terkait dengan dugaan ajaran menyimpang di Ponpes Al Zaytun pimpinan Panji Gumilang tersebut.
Menurutnya, peran pemerintah sangat penting agar kasus itu tidak menjadi konflik horisontal.
Apalagi aksi unjuk rasa melibatkan ribuan muslim sudah terjadi di pondok pesantren megah di Indramayu itu.
“Supaya jangan melebar ke masyarakat. Biar bagaimanapun akan meresahkan, apalagi kita ini masuk musim politik, segala sesuatu menjadi sensitif,” ujar Shamsi.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah memutuskan memberi sanksi administrasi kepada Pondok Pesantren Al-Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang alias Abu Toto.
Aparat kepolisian juga akan memproses hukum Panji Gumilang jika ditemukan unsur pidana dalam kontroversinya selama ini.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. mengatakan akan ada tiga tindakan dalam penanganan polemik kegiatan Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Tiga tindakan itu merupakan hasil yang dicapai setelah dirinya menggelar rapat terbatas dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, serta tertib sosial dan keamanan,” kata Mahfud Md. di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Sabtu.
Mahfud tidak menjelaskan soal apa saja dugaan tindak pidananya, namun mengatakan penanganan dugaan tindak pidana di Al-Zaytun akan diserahkan kepada kepolisian.
Kemudian tindakan yang kedua adalah pemberian sanksi administrasi kepada Pondok Pesantren Al-Zaytun yang mempunyai lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi.
Sedangkan tindakan ketiga yang akan diambil adalah menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya penanganan terhadap polemik Al-Zaytun.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
