Solopos.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menggelar pertemuan informal dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk berdiskusi soal perkembangan politik dan ekonomi Indonesia.
Seusai pertemuan itu, Ketua DPP PDI Perjuangan itu meluruskan persepsi bahwa partai pemenang pemilu ini seakan sulit untuk ditemui dan bersifat eksklusif.
Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran
“Saya selalu berkomunikasi dengan banyak pihak, dengan Pak Luhut contohnya. Hari libur saya yang minta ketemu, Pak Luhut langsung oke,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (20/8/2023).
Puan merasa punya kedekatan dengan Luhut dan tidak ada hambatan komunikasi dengan yang bersangkutan.
“Bagaimanapun Pak Luhut adalah senior Saya. Saling berkomunikasi dan berdiskusi pasti akan selalu membawa kebaikan,” ujarnya.
Puan juga menepis anggapan bahwa selama ini PDI Perjuangan seolah menutup jalur komunikasi, disebut-sebut karena Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Golkar dan Puan adalah Ketua DPP PDI Perjuangan.
“Buktinya saya dan Pak Luhut bisa ketemuan seperti ini,” jawabnya.
Saat ditanya apakah isi pertemuan antar keduanya turut membahas soal dua capres yang sedang berkontestasi, Puan enggan berkomentar soal hal tersebut.
“Ada deh,” jawab Puan di akhir percakapan.
Pertemuan Puan dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi??????? itu mengingat Luhut baru saja kembali dari perjalanan luar negeri untuk kepentingan investasi di Indonesia.
Buka Pintu Koalisi
Sebelumnya, Puan Maharani menyatakan partainya masih membuka pintu berkoalisi untuk Golkar meskipun partai berlogo Pohon Beringin itu telah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto.
Puan meyakini koalisi Golkar dengan partai-partai pendukung Prabowo, yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yaitu Gerindra, PKB, PAN, Partai Bulan Bintang (PBB), masih belum final.
“Walaupun Golkar pun sudah bersama Pak Prabowo, tetapi itu kan [masih belum final], jadi baru menuju pelaminan,” kata Puan saat ditemui selepas memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen MPR/DPR RI di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Puan menyampaikan PDI Perjuangan dan Golkar memiliki tujuan, niat, dan cita-cita yang sama.
“PDI Perjuangan sih cocok [jika berkoalisi dengan Golkar]. Jadi, kalau memang ada faktor yang tidak bikin cocok, perlu ditanyakan ke Ketua Umum [Golkar], Pak Airlangga. Yang pasti kami tetap membuka pintu. Kami tidak akan menutup pintu,” tutur dia.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada Minggu pekan lalu (13/8/2023), mengumumkan partainya mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Di sisi lain, PDI Perjuangan bersama PPP, Perindo, Hanura, saat ini mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024.
Terkait dukungan Golkar kepada Prabowo, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budi Djiwandono mengatakan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) segera membentuk sekretariat bersama (sekber) untuk memudahkan konsolidasi pemenangan.
Langkah pembentukan sekretariat itu muncul setelah Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dalam KKIR dan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
“[Pembentukan sekber] Dalam pembahasan, dalam waktu dekat kami akan duduk bersama; dan nanti akan diluncurkan sekretariat bersama antara pendukung Pak Prabowo,” ujar Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Budi menambahkan pembentukan sekber itu di antaranya membahas sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan disandingkan dengan Prabowo Subianto.
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
