Solopos.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keberatan tidak disinggungnya isu mengenai perdamaian di Palestina dalam pernyataan bersama (joint statement) G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) Ke-9 di New Delhi, India, Sabtu (14/10/2023).
Puan ikut menandatangani pernyataan keberatan bersama (joint reservation) bersama sejumlah pimpinan parlemen negara lain yakni Turki, China, Afrika Selatan, dan Rusia dengan harapan isu Palestina akan ikut dimasukkan pada joint statement Sidang P20 Ke-9.
Promosi Siasat BRI Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik Global
“Reservasi ini dibuat bukan karena kami tidak menyetujui mengenai isu Ukraina, tapi karena tidak dimasukannya isu lain di dunia seperti persoalan Palestina sehingga seakan menjadi tidak seimbang,” kata Puan dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta.
Menurutnya dampak perang di Ukraina yang tengah berkonflik dengan Rusia ikut disinggung dalam salah satu poin joint statement Sidang P20 Ke-9, namun isu kemerdekaan Palestina tidak diikutsertakan.
Padahal, lanjut dia, eskalasi perang Israel-Palestina saat ini tengah meninggi, di mana ada lebih 2.000 orang yang tewas dari kedua belah pihak akibat kondisi perang terakhir.
“Kami berharap keberatan yang disampaikan Indonesia, Turki, China, Afrika Selatan dan Rusia dapat dipertimbangkan oleh forum P20 sehingga isu mengenai perdamaian di Palestina juga mendapatkan perhatian,” kata Puan.
Pada forum tersebut, Puan turut hadir didampingi oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez, anggota BKSAP DPR RI Charles Honoris dan Irine Yosiana Roba Putri, serta Duta Besar Indonesia untuk India Ina Krisnamurthi, dan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.
Bunyi poin ke-20 joint statement P20 Speaker’s Summit Ke-9 yang dipersoalkan itu adalah:
Mengenai perang di Ukraina, sambil mengingat kembali diskusi di Bali, kami menegaskan kembali posisi nasional kami dan resolusi yang diadopsi di Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB (A/RES/ES-11/1 dan A/RES/ES-11/6) dan menggarisbawahi bahwa semua negara harus bertindak sesuai dengan Tujuan dan Prinsip Piagam PBB secara keseluruhan.
Sejalan dengan Piagam PBB, semua negara harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan untuk mengupayakan akuisisi wilayah yang bertentangan dengan integritas dan kedaulatan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun. Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima.
Sebelumnya, Puan Maharani pernah menyampaikan agar Indonesia segera mengambil sikap dan menjadi penengah dalam konflik antara Palestina-Israel sehingga peperangan dapat dihentikan.
“Pemerintah perlu menyerukan pentingnya perdamaian dengan konsep dua negara berdaulat (‘two-state solution’) yang berdampingan. Hal tersebut demi menghindari bertambahnya korban kemanusiaan yang semakin hari semakin bertambah,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta pada Senin (9/10/2023).
Konsep tersebut, lanjutnya, sesuai landasan yang telah lama diakui sebagai jalan menuju penyelesaian yang adil. “Kita perlu menyampaikan agar kedua negara mengedepankan unsur dialog untuk mendinginkan situasi di sana dan terus bersuara kepada dunia untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” katanya.
Ia mengatakan DPR RI menilai diperlukan kehadiran negara-negara lain untuk terus menyuarakan perdamaian di Palestina. Puan mengatakan Indonesia harus menunjukkan sikap politik internasional yang bebas aktif sesuai amanat konstitusi.
“Indonesia perlu mengingatkan agar tidak ada satu negara pun yang mendukung peperangan antara Israel-Palestina berlanjut. Terlebih negara-negara adidaya yang memiliki kekuatan militer besar,” ungkap mantan Menko PMK ini.
Sebagai Ketua DPR, dalam berbagai kesempatan di forum internasional Puan terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Seperti dalam Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) Ke-144 yang digelar di Bali 2022. Puan menekankan pentingnya terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan IPU sebagai forum parlemen dunia harus bisa menyebarkan budaya damai.
“Dalam beberapa forum Parlemen Dunia, DPR selalu menyuarakan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kami terus berkomitmen menyelesaikan berbagai konflik di belahan bumi lainnya,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini.
Kemudian pada Forum Parliamentary Union of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) atau Konferensi Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Ke-17 di Aljazair, Puan menekankan pentingnya menghargai hak asasi manusia (HAM) dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.
“Kondisi di lapangan tidak banyak berubah. Kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di Palestina,” urainya.
Dia berharap Indonesia bisa menjadi negara yang menggerakkan dunia untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Sebab, dunia internasional seakan membiarkan terus menerus terjadi peperangan di sana.
“Tidak ada tanda-tanda harapan akan berdirinya negara Palestina yang telah dijanjikan oleh dunia internasional. Indonesia harus mengambil peran mendorong negara lain untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina,” ujar Puan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
