Solopos.com, JAKARTA — Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menilai usulan salah satu partai agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin koalisi besar partai hanya pertimbangan politik yang masih jauh.
“Itu kan pertimbangan-pertimbangan politik tujuh bulan ke depan. Ini masih lama lho. Masih tujuh bulan ke depan, masih banyak yang kita kerjakan,” kata Budi Arie saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Promosi Selamat! 3 Agen BRILink Berprestasi Ini Dapat Hadiah Mobil dari BRI
Budi Arie mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo yang diusulkan menjadi ketua koalisi partai pendukung pemerintahan selanjutnya masih terlalu dini. Hal ini karena masa pemerintahan Presiden Jokowi masih berlangsung sampai Oktober 2024.
Menurut Budi, masih banyak yang harus dikerjakan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dalam kurun waktu tujuh bulan tersebut.
Di sisi lain, Budi Arie juga menilai bahwa usul dari salah satu partai agar Presiden Jokowi menjadi pemimpin besar koalisi partai adalah sebuah aspirasi.
“Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden. Ya enggak apa-apa dinamika saja,” ucap Budi sebagaimana dikabarkan Antara.
Budi pun meminta agar semua pihak menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil penghitungan suara pilpres pada 20 Maret 2024 mendatang.
Namun begitu, ia menyakini pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo-Gibran menang berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) yang hanya kalah di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatra Barat.
“Ya pasti menang dong. Kan quick count enggak pernah salah. Lebih, cuma dua provinsi yang kalah. Aceh sama Sumbar ya. Sisanya menang semua,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
