SOLOPOS.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo (kiri), Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (dua kiri), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah), Ketua Umum PPP Mardiono (dua kanan), dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023). (ANTARA/HO-PDIP)

Solopos.com, JAKARTA — Ketua DPP PPP Achmad Baidowi tidak khawatir dengan kondisi partai koalisi pengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang jumlahnya sedikit.

Koalisi Ganjar saat ini berisi PDIP, PPP dan dua partai nonparlemen yakni Partai Perindo dan Partai Hanura.

Promosi Perkuat Kapabilitas Digital, BRI Gandeng Tencent Cloud dan Hi Cloud Indonesia

Menurut Achmad Baidowi, penentu suara adalah rakyat dan bukan partai politik.

“Koalisi pengusung Ganjar Pranowo merupakan gabungan pemilik kursi terkecil di parlemen dibanding dengan poros koalisi lainnya. Hal itu bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan,” kata Baidowi atau Awiek di Jakarta, seperti dikutip Solopos.com dari Antara, Selasa (19/9/2023).

Pernyataan itu dikatakan Awiek terkait bergabungnya Partai Demokrat dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mengusung Prabowo Subianto sebagai bacapres.

Saat ini anggota KIM yang ada di parlemen terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat.

Dia mengatakan koalisi Ganjar memiliki semangat dan sejarah kemenangan meskipun dukungan parpol sedikit.

Menurut Awiek, parpol pengusung Ganjar memperbesar koalisi dengan rakyat karena pada pemilu yang menentukan adalah rakyat.

“PPP yang saat ini bekerja sama politik dengan PDIP, Hanura dan Perindo tetap solid untuk mengusung Ganjar Pranowo dan memenangkannya pada Pilpres 2024,” ujarnya.

Selain itu, dia menghargai dan menghormati keputusan Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mengusung dan mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Menurut dia, setiap parpol memiliki hak otonom dalam menentukan sikap politik sesuai UU Parpol sehingga tidak bisa dicampuri oleh siapapun.

“Kami harapkan kontestasi Pemilu 2024 berjalan lancar, aman dan damai serta menghasilkan pemimpin terbaik,” katanya.

Awiek menilai bergabungnya Partai Demokrat ke KIM memastikan tidak ada lagi peluang poros baru yang sempat mencuat dan sempat menjadi gonjang-ganjing politik.

SBY dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran anggota Majelis Tinggi dan DPP Partai Demokrat bertemu Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023).

Dalam pertemuan itu, Partai Demokrat menyampaikan dukungannya secara langsung kepada Prabowo maju sebagai bakal calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2024.

Namun deklarasi resmi Partai Demokrat mendukung Prabowo akan disampaikan secara langsung oleh AHY di hadapan para kader saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pada 21 September 2023.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.

Namun KPU berencana memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres, dari semula mulai 19 Oktober menjadi 10-16 Oktober.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR.

Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya