SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemilihan umum (pemilu). (freepik)
Solopos.com, JAKARTA — Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDI Perjuangan, Aria Bima, menyebut ada upaya pengondisian lembaga survei untuk membentuk opini Pemilihan Presiden 2024 berlangsung satu putaran.
Aria Bima yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI mengatakan informasi tersebut diperoleh dari koleganya yang berada di kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
“Saya dengan teman-teman Komisi VI dari 01, memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran. Jadi, kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran,” kata Aria Bima dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
Aria Bima pun mengusulkan agar lembaga-lembaga survei tersebut diuji metodologi pengambilan sampel dan respondennya.
Aria Bima pun mengusulkan agar lembaga-lembaga survei tersebut diuji metodologi pengambilan sampel dan respondennya.
“Kami cermati betul, antarlembaga survei sendiri harusnya dipertemukan untuk menguji dan meneliti juga di dalam mengambil respondennya seperti apa,” ujarnya sebagaimana dikabarkan Antara.
Dia memandang ada pembentukan yang sangat jelas dalam opini satu putaran lewat lembaga survei. Di sisi lain, lembaga survei seharusnya bertugas memotret realitas melalui sampel atau responden.
Aria Bima mencontohkan ketika lembaga survei terjun menurunkan kuesioner terhadap satu sampel yang sudah ditentukan dalam satu desa, RT, RW, harus meminta izin ke kepala kepolisian sektor (polsek).
Kemudian kepala polsek ke Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), semua proses itu waktunya sepuluh hari sampai keluar izin.
“Sekitar 10 hari sudah diketahui titik mana sampel atau responden yang akan dituruni kuesioner. Ada kecenderungan sepuluh hari inilah sampel yang akan diambil sudah digarap,” ujarnya.
Menurutnya, hasil survei tersebut memang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, namun dia berharap tidak ingin hal itu dilakukan dengan ketidaknetralan aparat.
“Ini yang perlu dicermati dan hasilnya ada kecenderungan orang-orang berpikiran satu putaran akan dipaksakan oleh lembaga survei untuk bangun opini. Kami tidak ingin target itu akan diselesaikan dengan ketidaknetralan aparat,” jelasnya.
Pada kenyataannya, lanjut Aria Bima, ketika Ganjar Pranowo-Mahfud Md atau Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar turun ke masyarakat, partisipasi publik terlihat sangat tinggi. Fenomena ini tidak masuk akal apabila melihat opini publik menginginkan satu putaran.
“Itu yang menurut kami ada kecenderungan desain ini sering kami komunikasikan. Tentang apa hasilnya ya, kita sepakat saja. Ada kecenderungan kami sepakat dua putaran,” tegas Aria Bima.
Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengusulkan agar dibentuk komite independen yang akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar.
“Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi,” kata Hasto.