Solopos.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons wacana pemakzulannya dengan menghentikan keberpihakannya dalam ajang Pemilu 2024.
Hasto berpendapat, wacana pemakzulan alias pemberhentian Jokowi sebagai presiden tidak akan muncul apabila kekuasaannya tidak disalahgunakan.
Promosi BRI Kembali Gelar Program Pemberdayaan Desa Melalui Program Desa BRILiaN 2024
“Ketika pemimpin nasional menjalankan tugasnya maka enggak akan ada isu-isu terkait dengan pemakzulan itu,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024), dilansir Bisnis.com.
Dia mengatakan, PDIP tidak mendukung wacana pemakzulan sebab akan menimbulkan resiko-resiko politik.
Oleh sebab itu, dia meminta Jokowi menganggap wacana pemakzulan ini sebagai suatu kritik yang harus ditanggapi.
PDIP, lanjutnya, takut apabila wacana pemakzulan ini tidak direspons dengan positif maka akan muncul gerakan yang semakin masif.
Hasto tidak ingin Jokowi dalam perkataan nyatakan netral namun dalam tindakan memihak ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
“Masih ada 26 hari ke depan [sebelum hari pencoblosan 14 Februari 2024] untuk merubah suatu policy [kebijakan] agar setiap pemimpin satu kata dengan perbuatan, sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik, dengan menempatkan kedaulatan di tangan rakyat tanpa intervensi kekuasaan, tanpa intimidasi,” jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md untuk menyampaikan wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (9/1/2024).
Mereka menganggap Jokowi gagal memimpin Indonesia, bahkan melanggar konstitusi karena diduga melakukan pelanggaran pemilu.
Petisi 100 sendiri ditandatangani oleh tokoh dari bermacam daerah dan profesi, seperti dari kalangan militer, politisi, akademisi, aktivis, hingga ulama.
Salah satunya adalah politisi kawakan Amien Rais. Selain itu, beberapa purnawirawan TNI turut menjadi bagian dari Petisi 100.
Di antaranya adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto; Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat; hingga Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “PDIP Minta Jokowi Respons Wacana Pemakzulan dengan Setop Keberpihakan Pemilu”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
