SOLOPOS.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam jumpa pers di pelataran Kantor Panglima TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (7/9/2023). (ANTARA/ Risky Syukur)
Solopos.com, BATAM — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi bentrokan antara aparat gabungan dengan warga yang menolak pengukuran lahan untuk pengembangan Pulau Rempang, Batam, Kamis (7/9/2023).
Menurut Kapolri, Badan Pengusahaan (BP) Batam sudah menyiapkan ganti rugi bagi warga di Pulau Rempang, Batam, terkait rencana pengembangan kawasan tersebut.
“Tentunya langkah-langkah yang dilaksanakan oleh BP Batam sudah sesuai berjalan, mulai dari musyawarah, mempersiapkan relokasi, termasuk ganti rugi kepada masyarakat yang mungkin telah menggunakan lahan atau tanah di Rempang,” kata Kapolri dalam jumpa pers di pelataran Kantor Panglima TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis.
Sigit menyebut pengukuran lahan di Rempang bertujuan untuk pengembangan kawasan namun kemungkinan lokasi tersebut dikuasai beberapa kelompok masyarakat.
Sigit menyebut pengukuran lahan di Rempang bertujuan untuk pengembangan kawasan namun kemungkinan lokasi tersebut dikuasai beberapa kelompok masyarakat.
“Di sana, ada kegiatan terkait dengan pembebasan atau mengembalikan kembali lahan milik otoritas Batam yang saat ini mungkin dikuasai beberapa kelompok masyarakat,” ujar Sigit.
Pengukuran, lanjut mantan Kapolresta Solo itu, dilakukan lantaran pihak BP Batam akan menggunakan lahan tersebut untuk pengembangan bisnis.
“Tentunya upaya musyawarah, upaya sosialisasi penyelesaian dengan musyawarah mufakat menjadi prioritas, sehingga kemudian masalah di Batam, di Rempang itu bisa diselesaikan,” tutup Sigit.
Sebelumnya, petugas gabungan dari Polri, TNI, Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP terlibat bentrok dengan warga Rempang yang tengah menjaga proses pengukuran, Kamis.
Adapun keributan pecah saat petugas gabungan tiba di lokasi.
Keributan itu dipicu karena warga masih belum setuju dengan adanya pengembangan kawasan tersebut yang merupakan kampung adat masyarakat Melayu.
Akibat keributan tersebut, petugas terpaksa menembakkan gas air mata karena situasi yang tidak kondusif.
“Ada belasan siswa yang saya tau dibawa oleh ambulans ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Gas air mata itu tadi terbawa angin, karena ribut dekat dari sekolah kami,” ujar Kepala Sekolah SMP Negeri 22, Muhammad Nazib saat ditemui di lokasi.
Sampai saat ini, petugas gabungan masih berjaga di lokasi sampai situasi benar-benar kondusif dan proses pengerjaan pengukuran lahan untuk proyek strategis nasional tersebut bisa diselesaikan pada hari ini.
Sementara itu, BP Batam mengimbau agar masyarakat Kota Batam tidak terprovokasi dengan isu miring terkait pengukuran yang akan dilakukan di kawasan Rempang.
Hal itu seiring beredarnya informasi terkait tindakan represif tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP terhadap masyarakat yang menghalangi jalannya tugas personel.