Solopos.com, SOLO — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah (pemda) berhenti membuat aplikasi baru.
Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia atau INA Digital di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
Promosi Kampung Rosela Malang Terus Berkembang Berkat Pemberdayaan BRI
“Perlu saya sampaikan mulai tahun ini sudah saya sampaikan pada Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru, setop,” imbuhnya dalam forum tersebut.
Orang nomor satu di Indonesia itu pun menekankan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan meluncurkan aplikasi super (super-apps) bernama INA Digital yang akan menyatukan ribuan aplikasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah.
Nantinya, aplikasi tersebut akan dipimpin oleh Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia untuk memimpin integrasi pelayanan sistem pemerintahan digital ke depannya.
“Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tetapi enggak apa-apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap,” pungkas Jokowi.
Jokowi menilai banyaknya platform dan aplikasi di badan pemerintahan saat ini justru menghambat pelayanan terhadap masyarakat.
Orang nomor satu di Indonesia itu pun menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi seharusnya dapat melayani dan tak mempersulit atau memperlambat kebutuhan serta manfaat yang harus diterima masyarakat.
“Namun, bagaimana bisa lebih mudah kalo di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten/kota ada kurang lebih 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri, kerja sendiri, tak akan mungkin mempermudah mempercepat, justru tumpang tindih,” tuturnya dalam forum tersebut.
Menurutnya, agar Negara dapat meningkatkan daya saing di tingkat global, maka pemerintah seharusnya memperkuat infrastruktur digital untuk masyarakat (digital public infrastructure).
Dia mengibaratkan infrastruktur digital semacam jalan tol untuk mendigitalisasi pelayanan publik serta memperkuat teknologi di tingkat pemerintahan (government technology/govtech).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
