Solopos.com, SOLO—Terdapat lima peserta difabel netra yang mengikuti  Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di UPT TIK, Kampus UNS Kentingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kecamatan Jebres, Solo, Kamis (2/5/2024).

Mereka mengikuti ujian mulai pukul 06.45 WIB sampai sekitar pukul 10.30 WIB di ruangan khusus yang disediakan oleh panitia. Salah satu yang mengikuti UTBK adalah peserta asal Solo, Yahya Ardiansyah.

Promosi Tanggap Bencana Banjir, BRI Peduli Beri Bantuan bagi Warga Terdampak di Demak

Alumni SMKN 8 Solo itu datang di lokasi ujian sekitar pukul 06.00 WIB. Yahya sengaja datang lebih awal agar bisa bersiap mengerjakan ujian. Dirinya memilih program studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan Sastra Indonesia UNS.

“Saya sengaja memilih PLB karena menyesuaikan saja, karena saya memiliki keterbatasan seperti ini jadi ya memprioritaskan untuk ke PLB,” kata dia ketika ditemui Solopos.com setelah ujian, Kamis (2/5/2024).

Yahya kelak juga ingin membantu orang dengan kebutuhan khusus agar bisa mandiri. Namun, jika diterimanya di Sastra Indonesia dirinya ingin menjadi penulis novel. “Saya memang suka nulis,” kata dia.

Dia mengatakan secara teknis tidak ada kendala berarti ketika mengerjakan soal UTBK. Dia mengatakan bisa mengakses soal dengan baik. Selain itu jika memang ada kendala dirinya bisa meminta bantuan ke pendamping. “Kalau ada kendala langsung ditangani,” kata dia.

Dia mengatakan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi UTBK. Yahya hanya sering-sering latihan. Dia cukup optimis dirinya bisa lulus UTBK dan berkuliah sesuai prodi yang dia inginkan.

Sementara itu Dosen PLB UNS Solo yang juga pengawas ujian khusus difabel netra, Doni Prakoso, mengatakan teknis pelaksanaan UTBK kali ini mengalami beberapa kendala. Salah satunya ada peserta yang mengalami kesulitan.

“Terutama peserta yang belum pernah memegang [mengoperasikan] komputer sama sekali. Mereka kesulitan untuk akses soalnya, bagaimana mengoperasikan komputer bicaranya, bagaimana cara memilih jawaban, tadi mereka juga bingung,” kata dia kepada Solopos.com, Kamis.

Dia mengatakan seharusnya dari tingkat SMA para peserta sudah diajarkan untuk menggunakan atau mengakses komputer. Dia mengatakan ada dua peserta yang belum pernah menggunakan komputer, lalu sisanya sudah bisa. 

Meski begitu, Doni menyebut dua orang yang belum pernah mengoperasikan komputer itu dibimbing secara intens oleh pengawas. “Kalau yang sudah bisa tadi tiga peserta, ya kalau sudah pernah mengoperasikan komputer itu aman-aman saja untuk mengerjakan soal,” kata dia.

Dia mengatakan untuk fasilitas untuk peserta netra perlu ditambahkan keyboard yang memiliki tombol braille. Hal itu agar mempermudah para peserta mengoperasikan komputer yang digunakan ujian.  “Ujiannya kan berbasis suara, sedangkan untuk mengerjakan aplikasi dari soalnya itu pakai keyboard,” kata dia.

Solopos.com, SOLO — Pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Agama Indonesia resmi melarang pelaksanaan umrah secara non-prosedural atau backpacker. Kerajaan Arab Saudi bahkan mengeluarkan fatwa bagi siapapun yang menjalani umrah backpacker, maka ibadahnya tidak sah.

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq Bin Fawzan Al Rabiah menegaskan untuk melarang perihal umroh backpacker yang belakangan muncul dalam tren media sosial. Fenomena tersebut justru disayangkan terjadi karena dinilai melanggar aturan yang berlaku dari pihak Kerajaan Arab Saudi.

Promosi Tanggap Bencana Banjir, BRI Peduli Beri Bantuan bagi Warga Terdampak di Demak

“Setiap visa umrah semestinya sudah ada pelayanannya disana, jadi tidak mungkin bisa melakukan ibadah umrah tanpa ada pihak yang memberikan pelayanan disana. Semestinya, tidak ada [umrah backpacker] karena memang semua yang mengeluarkan visa umrah itu memberikan pelayanan,” kata Menteri Haji dan Umrah dalam konferensi pers, Selasa (30/4/2024).

Sejumlah orang memilih melakukan umrah secara nom-prosedural karena biayanya yang cenderung lebih miring. Lantas, berapa perbedaan biaya umrah reguler dan backpacker?

Di beberapa travel penyedia umrah, biaya yang harus dikeluarkan ketika seseorang hendak umrah mencapai Rp29 juta atau lebih (sudah termasuk visa). Jika dihitung-hitung, angka ini lebih mahal ketimbang ketika seseorang memutuskan untuk melakukan umrah backpacker.

Bahkan, Anda bisa menghemat hampir setengah dari dana yang perlu dikeluarkan ketika memutuskan untuk melaksanakan umrah reguler.

Berikut perincian biaya jika hendak umrah backpacker yang sudah dilarang Kemenag:

1. Visa

Sama seperti umrah reguler, pelaku umrah backpacker juga memerlukan Visa. Biayanya antara Rp1 juta hingga Rp2 juta. Akan tetapi, pengurusan Visa umrah biasaya dilakukan secara kolektif.

Solusinya, Anda bisa mengurus Visa tersebut melalui biro jasa maupun travel dengan harga sekitar US$75 hingga US$100, atau sekitar Rp1 juta hingga Rp1,45 juta. Namun, Anda harus sedikit berusaha karena jarang ada biro atau travel yang mau mengurus visa saja.

2. Biaya pesawat

Biaya pesawat PP dari Jakarta ke Jeddah atau Madinah dijual mulai Rp4 jutaan saja. Itu artinya satu kali perjalanan pergi-pulang, pelaku umrah backpacker hanya memerlukan dana Rp8 jutaan.

3. Biaya penginapan

Sebagai seorang backpacker umrah, Anda tentu akan mencari penginapan yang murah namun nyaman. Di Arab Saudi, Anda bisa menemukan peginapan murah antara Rp170.000 hingga Rp250.000 per malamnya.

Katakan Anda mengambil durasi umrah tujuh hari, maka Anda hanya perlu mengeluarkan uang Rp1.190.000 untuk menyewa hotel dengan harga Rp170.000 per malam. Dengan perincian di atas, umrah backpacker hanya memerlukan uang antara Rp10 juta hingga Rp12 jutaan saja. Namun sekali lagi, umrah backpacker sudah dilarang oleh pemerintah sehingga disarankan Anda melaksanakan ibadah tersebut secara resmi dan sesuai aturan.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Perbandingan Biaya Umrah Backpacker dan Umrah Reguler tahun 2024, Mana Lebih Murah?”

Solopos.com, SEMARANG – Seluruh partai politik (Parpol) se-Jawa Tengah (Jateng) berkumpul di Hotel Padma Semarang pada Rabu (1/5/2024) malam.

Perkumpulan ini merupakan acara perdana seusai berkontestasi di pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan Legeslatif (Pileg) dan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada November 2024 mendatang.

Promosi Tanggap Bencana Banjir, BRI Peduli Beri Bantuan bagi Warga Terdampak di Demak

Pantauan Solopos.com, ada 12 ketua partai politik di Jateng dan perwakilannya mengikuti halalbihalal di Hotel Padma Semarang. Suasana pertemuan pun tampak hangat dan penuh canda antar bebagai Parpol.

Bendahara DPD PDIP, Agustina Wilujeng, mengatakan halal bihalal ini merupakan ritual tahunan Parpol di Jateng. Ajang ini juga sebagai momen memaafkan seusai bertempur dalam suasana Pilpres dan Pileg.

“Jadi ajang istimewa ini [halal bihalal]. Karena habis tanding [Pemilu] maaf-maafan. Karena namany wong [orang] Jawa berbudaya ya, setelah ada gesekan di lapangan tempur [Pilpres dan Pileg], hari ini saling memaafkan,” ujar Agustina seusai acara Halal Bihalal Partai Politik se-Jawa Tengah di Hotel Padma Semarang, Rabu (1/5/2024) malam.

Adapun suasana di dalam ruangan, Agustina mengaku sangat hangat dan penuh canda tawa. Para ketua Parpol sampai anggotanya saling roasting antar sesama dan lainya.

“Seasyik itu pokoknya di dalam, seru, enggak ada yang serius, guyonan [bercanda] isinya. Saling roasting jadi standup komedi,” akunya.

Agustina menambahkan, agenda pertemuan rutin halal bihalal Parpol se-Jateng ini tiap tahun dilakukan atau diinisiasi bergilir per partai.

Adapun setelah Pilkada November nanti, para Parpol sepakat untuk melakukan pertemuan serupa. “Iya, ada janji temu kembali satu tahun kemudian setelah Pilkada,” imbuhnya.

Senada juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Jateng, Sudaryono. Ia juga mengatakan bakal ada pertemuan serupa seusai Parpol se-Jateng berkontestasi pada Pilkada November 2024 mendatang.

“Saya kira bagus ya [acara halal bihalal], ajang bertemu setelah bertanding. Dan semua partai punya cita-cita dan keinginan yang baik. Semua ingin mengabdi ke bangsa dan negara lewat Parpol,” tutupnya.