Solopos.com, SOLO — Ketua Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS), Joko Riyanto, mendorong semua pihak terus mengawal potensi kasus bullying atau perundungan di sekolah. Tidak bisa dimungkiri, setiap tahun hampir selalu muncul kasus baru.
“Kami terus mengawal, kaitannya dengan bullying [setiap tahun] terus ada. Di luar pendidikan pun sama, selama bumi masih berputar, bullying itu selalu ada. Maka dari itu, ini haru dikawal terus menerus,” kata dia dalam acara Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) Disdik Kota Solo di Harris Hotel, belum lama ini.
Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS
Dalam waktu dekat pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk membuat forum bersama membahas pencegahan perundungan di sekolah.
“Kami akan mengundang 200 personel dari guru BK dan komite sekolah untuk kami ajak agar bisa meminimalkan bullying di sekolah dan masyarakat,” kata dia.
Lebih lanjut, Joko mengusulkan apabila terjadi kasus perundungan dan masalah lain di sekolah pihaknya meminta untuk diselesaikan di internal sekolah terlebih dahulu dengan melibatkan komite sekolah.
“Konkret usulan kami, apabila sekolah itu ada masalah jangan kemudian langsung ke Wali Kota melalui ULAS [Unit Layanan Aduan Surakarta], tolong selesaikan dulu di sekolah dengan komite sekolah,” kata dia.
Dia mengatakan jarang ada sekolah yang melibatkan komite sekolah secara langsung untuk menyelesaikan masalah perundungan. Padahal komite sekolah merupakan unsur penting yang mewakili masyarakat sekitar.
“Mestinya komite sekolah diajak untuk menyelesaikan juga, karena komite sekolah [berfungsi] sebagai pengawasan, koordinasi, dan memberikan masukan juga,” kata dia.
Jika memang dirasa tidak mampu diselesaikan di internal sekolah, dia mengatakan baru bisa dibawa ke Dinas Pendidikan Kota Solo dan DPKS. “Jangan sitik-sitik [lapor] ke Wali Kota. Nah ini perlu sosialisasi masif ke wali murid,” kata dia.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya untuk diskusi dengan siswa, orang tua, guru, dan komite sekolah guna menyelesaikan masalah perundungan.
Ia sepakat persoalan perundungan diselesaikan di internal sekolah dahulu. Sebab, menurut penelusurannya beberapa masalah yang terjadi di sekolah lebih banyak dikarenakan salah paham.
“Jadi kalau ada masalah jangan langsung ke ULAS, karena setelah kita telusuri ternyata itu hanya salah paham. Bisa imbauan kepada warga sekolah kalau ada masalah kita selesaikan secara kekeluargaan, dan bisa melibatkan Dinas Pendidik atau Dewan Pendidikan,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
