Solopos.com, SOLO — Gagasan tentang peningkatan kualitas pendidikan, terutama pada tingkat Sekolah Dasar (SD) menjadi perhatian utama calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.
Para caleg senior hingga caleg muda menilai perlu adanya peningkatkan kualitas dan kapabilitas tenaga pendidik untuk menjawab permasalahan yang ada.
Promosi Video Uang Hilang Rp400 Juta, BRI: Uang Diambil Sendiri oleh Nasabah pada 2018
Hal ini mengemuka dalam Talk Show Virtual bertajuk Adu Program Gaet Suara Rakyat yang digelar Solopos Media Group di Youtube Espos Live pada Kamis (27/7/2023).
Salah satunya diungkapkan oleh Muhammad Shoma Ma’rifatullah, 21. Bacaleg DPRD Kabupaten Boyolali ini masih tergolong baru di dunia politik. Politikus yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai Kurikulum Merdeka Belajar yang digagas oleh Mendikbudristek, Nadiem Makarim menjadi salah satu cara. Ia menilai dengan penerapan kurikulum ini mampu merangsang anak-anak untuk tumbuh dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Hal inilah yang harus diterjemahkan oleh tenaga pendidik untuk menjadi media pembelajaran yang tepat.
“Namun kembali lagi, kadang-kadang tidak bisa diikuti [semua guru], karena kapasitas yang dimiliki oleh guru belum sampai atau mampu melaksanakan hal itu. Karena itu saya pikir yang harus menjadi perhatian kita. Kalau di Boyolali, kami ada organisasi untuk guru TK yaitu IGKTI, dan untuk guru ada PGRI yang selama ini kami support dalam bentuk APBD,” terang Shoma.
Dengan dukungan tersebut Shoma berharap mampu menjawab keluhan dari para guru. Lebih lanjut, Shoma menjelaskan di Boyolali banyak jabatan kepala dinas yang diisi oleh mantan guru. Sehingga bisa dikatakan guru mempunyai keahlian dan kompetensi yang baik. Pihaknya mengaku selalu memberikan dorongan sehingga para guru mampu level up dan berdampak pada kualitas pembelajaran yang lebih baik. Hal ini, menurutnya juga didukung dengan infrastruktur, misalnya fasilitas umum dan jalan yang sudah menjangkau masyarakat.
Bacaleg DPR Dapil V Jawa Tengah, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha, mengatakan sepakat bahwa peningkatan kualitas tenaga pendidik memang diperlukan. Toha menguraikan dana pendidikan itu memegang 20% atau sekitar 400 triliun. Namun menurutnya, alokasi dan penggunaan dana yang perlu diperhatikan.
Dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik, tentu ada program yang diusung. Namun perlu ada parameter kualitas untuk menilai keberhasilan program. Menurutnya, banyak program pelatihan yang bersifat formalitas, namun belum substantif.
Ia mencontohkan beberapa permasalahan pendidikan yang ia temui di lapangan, mulai dari tidak adanya SMA dalam satu kecamatan. Sehingga, ada murid yang tidak bisa diterima melalui sistem zonasi. Ada juga, lanjut Toha, pembelajaran yang dilakukan di Kantor Balai Desa setempat, sehingga ketika ada rapat di desa, peserta rapat memilih menggunakan tenda.
Akses terhadap air bersih juga perlu diperhatikan, sebab ada di satu desa yang masih membeli air bersih karena kesulitan mencari sumber air di sana. Hal yang menjadi kebutuhan dasar, baik air dan pendidikan ini menjadi suatu kewajiban untuk diselesaikan, yang bisa dilakukan melalui aspirasi.
“Sekarang ini, anak-anak lebih canggih daripada gurunya. Kalau gurunya tidak canggih ya ketinggalan, tidak kredibel menurut murid yang diajar, perlu kapabilitas,” terang Toha.
Bacaleg DPRD Dapil VII Jateng, Quatly Abdulkadir Alkatiri. Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berusia 62 tahun ini menjelaskan peningkatan kualitas pendidik ini bisa dilakukan dengan membuat forum-forum yang tepat. Sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Pelatihan-pelatihan ini perlu dikawal, hanya hanya disampaikan secara teori, tapi perlu juga disampaikan seperti hubungan kekeluargaan, misalnya tentang kondisi sekolah,” papar Qualty.
Dengan pendidik yang berkualitas, menurut dia, para murid akan lebih semangat. Dengan semangat yang tinggi, dapat menggali informasi yang lebih mudah. Ia juga menekankan, perlu adanya kolaborasi dengan eksekutif di semua lingkup pemerintah. Peran eksekutif ini bisa dengan membuat anggaran yang tepat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
