Solopos.com, SOLO — Pengamat politik Universitas Jember M Iqbal mengatakan penunjukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN merupakan hadiah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah direstui calon presiden (capres) yang memenangi hasil hitung cepat Pilpres 2024, Prabowo Subianto.
Hadiah itu setidaknya diberikan dengan dua tujuan. Yaitu agar Partai Demokrtat bisa memperkuat koalisi pemerintah.
Promosi BI Rate Naik, BRI Tetap Optimistis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit
“Pemberian hadiah kursi menteri itu bisa saja bertujuan dua hal. Pertama, agar Partai Demokrat bisa memperkuat komposisi kursi parlemen menghadang bola hak angket Pemilu 2024 yang tengah diwacanakan kubu TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (22/2/2024).
Kendati Partai Demokrat bergabung dalam komposisi parlemen kubu Prabowo-Gibran, namun tetap saja koalisi pemerintah masih kalah dengan gabungan suara parlemen kubu 01 dan 03 dengan catatan kedua kubu solid.
Kedua, Iqbal menyebut secara komunikasi politik sebetulnya hadiah itu adalah pesan tamparan politik Jokowi kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat karena sebelumnya mengkritik pemerintahan terkait dengan kasus Pulau Rempang.
Ia mengatakan masuknya Ketua umum Partai Demokrat di kabinet Jokowi menguatkan bukti menangnya pragmatisme di atas idealisme politik karena hampir sembilan tahun menjadi partai oposisi, akhirnya luluh dan lemah. Hal ini terbukti dengan dukungan Partai Demokrat kepada paslon Prabowo-Gibran yang didukung koalisi pemerintah.
“Setelah resmi jadi Menteri ATR/BPN, sudah pasti tugas berat AHY antara lain adalah mengatasi kisruh kompleksitas konflik agraria di tanah Rempang. Kasus konflik agraria 2021 sebanyak 207 kasus dan meningkat menjadi 241 kasus pada 2023 berdasarkan laporan KPA. Posisi dan kinerja AHY sedang diuji,” tuturnya sebagaimana dilansir Antara.
Dulu Demokrat bersama PKS adalah partai yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. Padahal, tupoksi Menteri ATR/BPN erat terkait dengan pengadaan tanah yang dibutuhkan proyek strategi nasional (PSN) dalam konteks pelaksanaan UU Cipta Kerja.
“Beroposisi memang berat, Partai Demokrat terbukti tidak kuat. Biarlah rakyat bersama korban konflik agraria saja yang memperjuangkannya,” ucap Iqbal yang juga pakar komunikasi itu.
Ia menilai ada lagi yang bisa merepotkan suasana psikologis Menteri AHY, misalnya, ketika nantinya digelar rapat teknis bersama Kepala KSP Moeldoko untuk koordinasi daya dukung sektor pertanahan untuk PSN yang rawan konflik batin dan kepentingan.
“Menteri AHY harus menghadapi ujian yang tidak mudah setidaknya sampai delapan bulan ke depan hingga akhir pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
