Yasonna Laoly Bantah Terima Duit Korupsi E-KTP, Ini Alasannya

Yasonna Laoly membantah telah menerima duit yang terkait korupsi e-KTP.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly menjalani pemeriksaan selama enam jam di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (3/7/2017).

Promosi Direktur BRI Tinjau Operasional Layanan Libur Lebaran, Ini Hasilnya

Ditemui seusai menjalani pemeriksaan, Yasonna mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik dia berkewajiban untuk memenuhi panggilan penyidik KPK. Selain itu, dia juga mesti memenuhi panggilan karena sebelumnya dia tidak datang karena tengah melakukan tugas negara, yakni rapat kerja dan kunjungan kerja ke luar negeri.

“Saya dipanggil sebagai saksi mengenai kasus e-KTP yang berkaitan dengan Andi Narogong [Agustinus], Irman dan Sugiharto. Saya ditanya tentang data diri, pekerjaan dan tugas sebagai anggota DPR,” kata Yasonna.

Dalam kesempatan itu, Yasonna kembali membantah dirinya menerima aliran dana sebesar US$84.000. “Pokoknya saya sudah jelaskan semua ke penyidik”.

Yasonna Laoly merupakan anggota DPR periode 2009-2014 saat pembahasan anggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan e-KTP. Sama seperti sejumlah anggota dewan lainnya di komisi itu, Yasonna diduga turut disebut menerima aliran dana haram proyek tersebut.

Sebelumnya, Yasonna mengaku kaget namanya disebut menerima pembagian uang proyek tersebut. Hal ini, katanya, disebabkan dirinya belum pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK.

Justru, paparnya, Fraksi PDIP mengkritik kebijakan pengadaan e-KTP yang dimulai pada 2011 tersebut. “Saya kaget mendengar nama saya dicatut dan dituduh menerima dana bancakan. Saya tidak pernah menerima dana tersebut dan tidak pernah berhubungan dengan para terdakwa dalam proyek ini,” ujarnya.