WNI DISANDERA ABU SAYYAF : Pengaruh Nur Misuari dan Militer Filipina, Kivlan Zein: Bukan Kerja Partai!

WNI Disandera Abu Sayyaf dibebaskan dengan bantuan pengaruh Nur Misuari dan militer Filipina. Kivlan Zein menyatakan ini bukan kerja partai tertentu.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah tak menjelaskan sama sekali bagaimana proses pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera Abu Sayyaf. Namun, pelan-pelan, pihak-pihak yang terkait dengan pembebasan itu mulai bersuara menjelaskan apa yang terjadi di balik negosiasi di Filipina.

Promosi Selamat! 3 Agen BRILink Berprestasi Ini Dapat Hadiah Mobil dari BRI

Salah satu orang yang terlibat langsung proses dalam negosiasi tersebut adalah Mayjen (Purn) Kivlan Zein. Kivlan menyebut keberhasilan ini bukan hasil kerja dalam beberapa hari, namun melalui proses selama lebih dari satu bulan.

Kepala Staf Kostrad itu menceritakan para negosiator telah sampai di Filipina Selatan pada 26 April 2016, untuk menemui orang-orang yang memiliki akses dengan para penyandera di Jolo dan Zamboanga. Keesokan harinya, dia meminta akses melalui para tokoh berpengaruh di Filipina selatan. Salah satunya pemimpin Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari.

“Saya tanggal 2 [April] datang, ketemu dengan Nur Misuari, yang bekas anak buahnya [terlibat dengan Abu Sayyaf]. Ada pernyataan, bahwa bekas anak buahnya melakukan penyanderaan, lalu dilakukanlah negosiasi,” cerita Kivlan dari Zamboanga, Minggu (1/5/2016) malam, yang ditayangkan live di TV One.

Menurut Kivlan, sebagai mantan komandan gerilyawan Mindanao Selatan, Nur Misuari masih punya pengaruh besar di kawasan itu, termasuk para gerilyawan di Sulu. Kivlan punya hubungan baik dengan Nur Misuari dan pemerintah Filipina karena keberhasilannya membujuk pemimpin MNLF itu untuk berhenti mengangkat senjata melawan pemerintah Manila.

“Kita sudah melalui negosiasi secara kekeluargaan, sehingga keponakan Nur Misuari, yang jadi sultan atau Gubernur Sulu, diminta membujuk para penyandera. Gubernur ini orang berpengaruh di Sulu,” kata Kivlan.

Proses negosiasi ini berjalan cukup lama dengan melibatkan para purnawirawan angkatan bersenjata Filipina, militer Filipina, dan seluruh tokoh masyarakat setempat, termasuk para kepala desa. Hingga akhirnya, pagi tadi kesepuluh WNI ini didrop di depan rumah Gubernur Sulu, Toto Tan, di Jolo.

“Jadi Badan Intelijen Strategis TNI bekerja, Gubernur Sulu juga bekerja, tanpa uang sepeserpun dari perusahaan. Tapi ini bukan ujug-ujug berhasil. Kami bekerja ini resmi dengan pemerintah Filipina,” ujarnya. Baca juga: Pembebasan Tanpa Uang Tebusan.

Di lain pihak, militer Filipina juga berperan dengan melakukan tekanan-tekanan dan pengepungan ke basis-basis Abu Sayyaf di Sulu. Dengan demikian, mereka kian terdesak dan kondisi ini mempermudah negosiasi pembebasan sandera. Baca juga: Pemerintah Bungkam Soal Tebusan, 10 Sandera Diterbangkan ke Jakarta.

Kivlan pun menegaskan hal ini bukan kerja partai atau pihak tertentu yang muncul di akhir pembebasan. Dia menekankan ini adalah hasil kerja sama pemerintah Filipina dan Indonesia. Baca juga: Tahu Proses Pembebasan Sandera, Ayah Bayu Oktavianto Diminta Tak Ngomong.

“Ini G to G, bukan partai per partai, bukan person per person. Jadi itu, hubungannya g to g. Semuanya, pemerintah Filipina sangat beroera, dari gubernur sampai kepala desa, dan Nur Misuari teman saya saat 1996. Semua itu bukan pekerjaan saya atau perusahaan, ini pemerintah filipina, dengan tekanan, pengepungan.”

Saat ini, 10 WNI masih dalam perjalanan menuju Bandara Halim Perdanakusuma dari Zamboangan menggunakan pesawat milik Surya Paloh. Da;am siaran pers, Yayasan Sukma yang didirikan Surya Paloh dari Media Group pada 2005, menyampaikan pihaknya terlibat dalam negosiasi pembebasan sandera.

“Upaya dan proses pembebasan dilakukan oleh tim kemanusiaan Surya Paloh sejak 23 April 2016. Negosiasi pembebasan sandera dilakukan jaringan Yayasan Sukma dengan melakukan dialog langsung dengan sejumlah tokoh masyarakat, LSM, lembaga kemanusian di daerah Sulu yang memiliki akses langsung ke pihak Abu Sayyaf di bawah koordinasi langsung pemerintah Republik Indonesia,” tulis Yayasan Sukma melalui siaran pers, Minggu, dikutip Solopos.com dari Detik.