Wapres minta zonasi pasar modern ketat

BEKASI (Bisnis.com): Wakil Presiden Boediono meminta pemda mulai melakukan zonasi pasar modern secara ketat agar tidak mematikan toko kecil dan usaha kecil menengah (UKM).
Akan tetapi, Boediono tidak setuju jika ada pembatasan jam operasional pasar modern seperti yang dilakukan di luar negeri.

“Kondisi dan aturan setiap negara berbeda-beda. Pemerintah daerah yang harus melakukan zonasi yang bagus,” ujarnya saat berdialog dengan warga Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur dalam rangkaian kunjunganya, hari ini.

Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran

Boediono menyampaikan hal itu untuk menjawab pertanyaan warga setempat bernama Sutejo dalam sesi dialog dengan para penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Dia menyatakan jika menjamurnya pasar modern baik hipermarket hingga minimarket tidak memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk berkembang.

Sutejo mengatakan di Australia, jam operasional pasar modern dibatasi hingga sore hari sehingga usaha kecil juga mempunyai peluang untuk berkembang.

“Saya pernah mendampingi anak saya di Australia, di sana supermarket harus tutup menjelang malam. Di sini ada yang buka 24 jam. Saya sebagai pengusaha kecil tidak ada kesempatan untuk berusaha,” ujarnya.

Menurut dia, di Indonesia, selain jam operasional yang tidak dibatasi, jumlah pasar modern dalam suatu wilayah juga tidak diatur.

Namun, Boediono tidak sependapat jika pembatasan jam operasional pasar modern seperti di negara lain, bisa otomatis diterapkan di Indonesia.

“Situasinya berbeda, jumlah penduduk juga berbeda jadi caranya tidak harus sama dengan Australia,” katanya.

Menurut Boediono, untuk mengembangkan UKM, tidak harus membatasi kegiatan satu usaha lainnya. Sebaliknya, UKM seharusnya bisa bersinergi dan memanfaatkan menjamurnya pasar modern sebagai tempat berjualan.

Dia mengatakan pasar modern juga mempunyai alur distribusi yang panjang dan terkait dengan aktivitas usaha kecil di Indonesia, termasuk petani.(JIBI/A. Dadan Muhanda/yn)