Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut punya wacana menghapus proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dianggap kian menimbulkan persoalan di masyarakat.
Informasi soal rencana Jokowi menghapus PPDB disampaikan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani seusai menemui Presiden Ke-7 RI itu bersama rombongan para pimpinan MPR di Istana Negara, Rabu (9/8/2023).
Promosi Siasat BRI Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik Global
Ahmad Muzani mengatakan dalam pembicaraan bersama MPR, orang nomor satu di Indonesia itu turut menyoroti proses PPDB yang kian menimbulkan persoalan.
Sehingga mereka menilai kebijakan ini tidak sesuai dengan tujuan yang dimaksukan pemerintah yakni untuk pemerataan sekolah-sekolah unggulan dan justru banyak menuai masalah-masalah baru.
“Presiden mengingatkan memang ini menjadi catatan bagi pemerintah. Nyatanya memang maksud kebijakan PPDB ternyata belum terjadi, bahkan terjadi persoalan hampir di semua provinsi. Oleh karena itu, Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan ini tahun depan,” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, seperti dikutip Solopos.com, Kamis (10/8/2023).
Namun Muzaki kembali menekankan bahwa penghapusan kebijakan itu memang sedang dipertimbangkan.
Penyebabnya adalah PPDB tahun 2023 berbasis zonasi menimbulkan banyak masalah mulai dari migrasi domisili melalui kartu keluarga (KK) ke sekolah favorit hingga terbatasnya daya tampung, khususnya di wilayah perkotaan.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan jalur zonasi ini penting untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.
Dia juga memahami sistem ini menimbulkan kerepotan bagi banyak pihak, termasuk bagi orangtua yang anaknya harus mengikuti tes dan kursus persiapan selama bertahun-tahun untuk bisa diterima di sekolah pilihan.
Namun, Nadiem menegaskan jika PPDB tanpa sistem zonasi dilanjutkan maka kesenjangan pendidikan akan semakin melebar.
“Namun, kita semua merasa ini harus dilanjutkan karena penting, mau serepot apapun atau ibu-ibu me-leskan [anaknya] bertahun-tahun untuk masuk tes, seberapa kecewanya pun kalau kita tidak melakukan sistem zonasi dan tetap komit untuk itu sudah pasti kesenjangan tidak pernah akan tertutup,” katanya di Posbloc, Jakarta Sabtu (30/7/2023).
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Dikabarkan Bakal Hapus PPDB, Begini Skenarionya”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
