Solopos.com, JAKARTA—Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atas laporan “pelanggaran berat dan sistematis serta pelanggaran hak asasi manusia” di Ukraina.
Desakan pemungutan suara yang dipimpin AS itu mengumpulkan 93 suara mendukung, sementara 24 negara menolak dan 58 negara abstain.
Promosi BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5% Selama Libur Lebaran 2024
Dilansir dari news.un.org, Kamis (7/4/2022), Rusia, China, Kuba, Korea Utara, Iran, Suriah, Vietnam, termasuk di antara mereka yang memberikan suara menentang.
Baca Juga: Status Rusia di Dewan HAM PBB Ditangguhkan
Sementara negara-negara yang memilih abstain antara lain India, Brasil, Afrika Selatan, Meksiko, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Kuwait, Irak, Pakistan, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Kamboja.
Hanya dibutuhkan dua pertiga atau mayoritas anggota di Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang di New York yang diperlukan untuk menangguhkan Rusia dari 47 anggota Dewan HAM PBB yang berbasis di Jenewa.
Berbicara setelah pemungutan suara, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Gennady Kuzmin menggambarkan langkah itu sebagai “langkah yang tidak sah dan bermotivasi politik”. Dia kemudian mengumumkan bahwa Rusia telah memutuskan keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia sama sekali.
Baca Juga: Kuburan Massal Buscha, Saksi Kekejaman Tentara Rusia
“Anda tidak mengajukan pengunduran diri setelah Anda dipecat,” kata Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya kepada wartawan seperti dikutip Bisnis dari ChannelNewsAsia.com, Jumat (8/4/2022).
Rusia berada di tahun kedua dari masa jabatan tiga tahun di Dewan HAM. Di bawah resolusi Kamis, Majelis Umum bisa saja kemudian setuju untuk mengakhiri penangguhan tersebut.
Akan tetapi hal itu tidak bisa dilakukan karena Rusia telah keluar dari Dewan, seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada 2018 akibat bersikap bias terhadap Israel. Amerika Serikat tahun lalu terpilih kembali menjadi anggota Dewan.
Baca Juga: Dampak Perang Rusia-Ukraina, Harga ICP Sentuh Level US$113,5 Per Barel
Penangguhan keanggotaan jarang terjadi di lembaga itu. Libya ditangguhkan pada 2011 karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu, Muammar Gaddafi.
Ancaman Rusia
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan PBB “mengirim pesan yang jelas bahwa penderitaan para korban dan penyintas tidak bisa diabaikan.” “Kami memastikan pelanggar hak asasi manusia yang gigih dan kejam tidak akan diizinkan untuk menduduki posisi kepemimpinan hak asasi manusia di PBB,” katanya dalam sambutan yang disampaikan ke Majelis Umum.
Rusia kemudian mengancam negara-negara dengan konsekuensi atas pemungutan suara PBB di Dewan Hak Asasi Manusia. Namun demikian Dewan Hak Asasi Manusia tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Keputusannya mengirimkan pesan politik yang penting dan dapat mengizinkan penyelidikan.
Baca Juga: Direktur Bank Dunia Sebut Perang Rusia-Ukraina Bikin Krisis Pangan
Bulan lalu dewan tersebut membuka penyelidikan atas tuduhan pelanggaran hak azasi manusia, termasuk kemungkinan kejahatan perang, di Ukraina. Resolusi pada hari Kamis adalah yang ketiga diadopsi oleh Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang sejak Rusia menginvasi negara tetangga Ukraina pada 24 Februari.
Dua resolusi Majelis Umum sebelumnya yang mencela Rusia diadopsi dengan 141 dan 140 suara mendukung. Setelah abstain pada dua suara di Majelis Umum sebelumnya, China bersama mitra Rusia menentang resolusi tersebut kemarin.
“Langkah tergesa-gesa di Majelis Umum, yang memaksa negara-negara untuk memilih, akan memperburuk perpecahan di antara negara-negara anggota selain mengintensifkan konfrontasi antara pihak-pihak terkait,” kata Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun sebelum pemungutan suara.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
