UU Pilkada hasil revisi menyebut pembentukan lembaga penyelesaian sengketa pilkada.
Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah dan DPR sepakat menyiapkan lembaga penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Lembaga peradilan khusus itu ditarget terbentuk pada 2027.
Promosi Mudah dan Praktis, Nasabah Bisa Bayar Zakat dan Sedekah Lewat BRImo
Kesepakatan itu tertuang dalam rancangan undang-undang (RUU) pilkada hasil revisi UU No. 1/2015 tentang Pilkada yang sudah disetujui menjadi UU melalui sidang paripurna DPR di Nusantara II pada Selasa (17/2/2014).
Meski demikian, Mendagri Tjahjo Kumolo masih belum mengetahui apa dan bagaimana bentuk dari lembaga penyelesai sengketa pilkada itu.
“Saya belum tahu apa bentuknya. Tapi nanti kita minta masukan saran dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk pembentukan itu,” kata Tjahjo.
Untuk saat ini hingga 2027, penyelesaian sengketa pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Penyelesaian sengketa pilkada serentak gelombang I pada Desember 2015, gelombang II pada Februari 2017, dan gelombang III pada Juni 2018 oleh MK. “Baru nanti pilkada serentak pada 2027 diselesaikan oleh lembaga yang akan dibentuk itu,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
