Utang Pemerintah Turun pada Mei 2023, Rasio Terhadap PDB Tetap Aman

Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merilis data terkini mengenai posisi utang pemerintah pada Mei 2023, yang menunjukkan angka sebesar Rp7.787,51 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp62,38 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada April 2023 yang mencapai Rp7.849,89 triliun.

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam buku APBN Kita edisi Juni 2023, penurunan posisi utang pemerintah ini disebabkan oleh pembayaran cicilan pokok utang yang melebihi jumlah penerbitan utang baru.

Promosi Simak! 5 Tips Cerdas Sambut Mudik dan Lebaran Tahun Ini

“Hal ini disebabkan oleh pergerakan dana dalam pembiayaan, baik melalui instrumen pinjaman maupun surat berharga negara (SBN), di mana pembayaran cicilan pokok utang pada bulan Mei lebih besar daripada penerbitan utang baru,” ungkap Kemenkeu, seperti dikutip Solopos.com dari Bisnis.com, Rabu (28/6/2023).

Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Mei 2023 mencapai 37,85%. Angka ini lebih rendah daripada rasio pada bulan sebelumnya yang berada di level 38,15%. Posisi ini tetap berada dalam batas yang aman, jauh di bawah batas maksimal 60% dari PDB sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Posisi ini juga masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026, yaitu sekitar 40%.

Lebih lanjut, jika dilihat dari instrumen yang digunakan, mayoritas komposisi utang pemerintah berupa surat berharga negara (SBN) dengan persentase sebesar 89,04%. Sementara sisanya merupakan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Secara terperinci, posisi utang pemerintah yang tercatat dalam SBN mencapai Rp6.934,25 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) domestik senilai Rp5.594,92 triliun, dan SUN dan SBSN dalam bentuk valas senilai Rp1.339,33 triliun.

Sedangkan untuk komposisi pinjaman dengan total Rp853,26 triliun, mayoritas terdiri dari pinjaman luar negeri senilai Rp829,17 triliun, sementara pinjaman dalam negeri mencapai Rp24,09 triliun.