Makassar–Guna mengusut peristiwa bentrokan yang melibatkan mahasiswa, polisi dan warga masyarakat, Polisi dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) membahas pembentukan Tim Pencari Fakta beranggotakan 10 orang.
Ini merupakan hasil dari pertemuan Kapolda Sulselbar Irjen Adang Rochyana, Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dengan aktivis HMI, anggota KAHMI serta sejumlah rektor universitas se-Makassar.
Promosi BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5% Selama Libur Lebaran 2024
Pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam ini berlangsung di Baruga Anging Pettarani, kompleks rumah jabatan Walikota Makassar, kawasan Pantai Losari, Makassar, Jumat malam (5/3).
Tim tersebut akan beranggotakan 10 orang. Tiga orang perwakilan HMI, tiga anggota KAHMI, tiga anggota polisi dan seorang lagi adalah Walikota Makassar sebagai mediator. Namun pihak HMI menolak untuk terlibat dalam TPF yang dibentuk Walikota. TPF dinilai tidak steril karena melibatkan polisi di dalamnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulsel Andi Heny Handayani usai pertemuan. Menurut Heny, HMI akan membentuk TPF sendiri.
Terkait penolakan ini, Walikota Makassar menilai lebih banyak TPF yang dibentuk akan menghasilkan referensi yang banyak pula dalam proses pencarian kebenaran. “Kami akan fasilitasi terus pihak-pihak terkait, semua hasilnya akan dikumpulkan sama-sama,” ungkap Ilham.
dtc/rif
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
