Usulan penetapan Walikota-Wawali terpilih dikirim ke gubernur

Solo (Espos)–DPRD Solo mengirimkan usulan penetapan pasangan walikota-wakil walikota terpilih dalam Pilkada Solo ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (18/5), DPRD menyertakan usulan pemberhentian secara hormat terhadap walikota-wakil walikota 2005-2010. Walikota-Wakil Walikota Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo akan habis masa jabatannya periode 2005-2010 pada 28 Juli nanti yang bertepatan dengan pengangkatan walikota-wakil walikota terpilih.

Promosi BRI Peduli Ini Sekolahku, Wujud Nyata Komitmen BRI Bagi Kemajuan Pendidikan

“Jadi sesuai UU tentang Pemerintahan Daerah, DPRD tugasnya mengusulkan penetapan walikota-wakil walikota terpilih ke Mendagri dengan dilampiri SK penetapan dari KPU, usulan pemberhentian dan surat dari Mahkamah Konstitusi,” ungkap Wakil Ketua DPRD M Rodhi kepada wartawan.

Dia mengatakan, sesuai aturan yang ada usulan penetapan walikota-wakil walikota terpilih memang harus disertai dengan usulan pemberhentian. Dia mengatakan, berkas usulan itu sebenarnya sudah dikirim sejak tiga hari setelah KPU menyerahkan SK penetapan pasangan terpilih.

Berkas itu dikirim ke gubernur untuk kemudian dilanjutkan ke Mendagri. “Kemarin ada kekurangan. Makanya ini usulan pemberhentian secara hormat ini diparipurnakan dan setelah ini akan segera dikirim untuk melengkapi berkas yang sudah dikirim itu,” papar dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD Solo, YF Sukasno mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan dokumen tersebut setelah pihaknya menerima SK itu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (10/5) lalu.
Dia menjelaskan, dalam dokumen yang dikirim itu juga diserahkan usulan pemberhentian walikota-wakil walikota 2005-2010. “Jadi tidak hanya pengangkatannya saja, namun juga usulan pemberhentian karena habis masa jabatannya,” ungkap dia, Minggu (16/5).

Sebelumnya, Ketua KPU Solo Didik Wahyudiono menjelaskan, setelah SK penetapan walikota-wakil walikota diserahkan ke DPRD maka proses untuk pelantikan ada di tangan DPRD. Dia menyatakan, semua tahapan setelah pemungutan suara tidak ada masalah.

dni