SOLOPOS.COM - Anggota DPRD NTB dari Fraksi PAN Najamuddin Mustafa (kiri) didampingi kuasa hukumnya Baharuddin dan Burhanuddin (kanan) memberikan keterangan pers terkait pemberhentiannya sebagai kader dan anggota DPRD NTB di Mataram, Jumat (16/6/2023). (ANTARA/Nur Imansyah).

Solopos.com, JAKARTA — Seorang kader PAN di Nusa Tenggara Barat (NTB), Najamuddin Mustafa dipecat dari partai karena tidak mau maju lagi menjadi bakal calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 mendatang.

Status Najamuddin sebagai anggota DPRD NTB juga diganti oleh kader PAN lainnya.

Promosi Video Uang Hilang Rp400 Juta, BRI: Uang Diambil Sendiri oleh Nasabah pada 2018

Najamuddin menyebut apa yang dialaminya sebagai kezaliman dan dia menegaskan akan melawannya secara hukum.

Ketua DPW PAN NTB Muazzim Akbar membenarkan Najamuddin Mustafa telah diberhentikan sebagai kader PAN dan anggota DPRD.

“Surat keputusan (SK) dari DPP sudah kami terima dan secepatnya akan kami proses,” ujarnya di Mataram, seperti dikutip Solopos.com dari Antara, Sabtu (17/6/2023).

Ia mengatakan pemberhentian Najamuddin Mustafa sebagai kader dan anggota DPRD NTB ini sesuai dengan SK DPP PAN nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/155/VI/2023 tentang pemberhentian tetap H Najamuddin Mustafa sebagai anggota partai amanat nasional.

Kemudian untuk surat Pengajuan PAW Najamuddin sebagai anggota DPRD Provinsi NTB tertuang dalam surat nomor PAN/A/KU-SJ/096/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023.

Adapun alasan DPP PAN mengambil sikap tegas memecat Najamuddin, menurut Muazzim, salah satu di antaranya karena Najamuddin tidak lagi bersedia untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif PAN pada Pemilu 2024 mendatang.

Sementara berdasarkan aturan internal PAN semua anggota fraksi yang masih menjabat atau petahana wajib untuk kembali maju di Pemilu Legislatif 2024.

“Karena itu seusai dengan SK pemberhentian Najamuddin ini, salah satu poin dalam surat pemberhentian-nya adalah seluruh anggota DPRD kabupaten dan kota serta provinsi dan DPR wajib mencalonkan diri kembali di Pileg 2024. Nah kita ketahui bersama Pak Najam ini tidak mencalonkan diri lagi sebagai caleg PAN,” terang Muazzim Akbar.

Menurut dia pihaknya sudah beberapa kali berupaya membujuk Najamuddin agar maju sebagai bakal calon legislatif di Pemilu 2024.

Tapi upaya tersebut tidak pernah diindahkan juga oleh Najamuddin dengan tetap pada keputusannya untuk tidak maju nyaleg lagi.

“Sudah diberikan peringatan, beberapa kali kita panggil dan saya juga pernah datang ke rumahnya untuk bicara agar maju lewat PAN. Tapi tidak respon, makanya saya yakin dia sudah tahu, karena akibat keputusannya itu dia sudah paham risikonya, ya sudah terpenting kita sudah beri tahu,” ujarnya.

Terpisah, Najamuddin Mustafa mengaku sudah mendengar terkait pemberhentiannya sebagai kader dan anggota DPRD NTB.

Dirinya menegaskan akan menempuh jalur hukum karena dirinya merasa sudah dizalimi oleh PAN.

“Ini bentuk pembelaan atas tuduhan PAN terhadap saya,” ujarnya didampingi kuasa hukumnya Baharuddin dan Burhanuddin.

Najamuddin mengatakan ada tuduhan tidak mendasar sebagai alasan partai melakukan PAW.

Namun semua itu tidak ada buktinya. Contoh, tidak pernah ada surat peringatan bentuk apapun terhadap dirinya atas kesalahan selama di partai.

“Mestinya ada surat resmi dari DPW PAN sebagai bentuk surat peringatan 1, 2 dan 3. Jika sudah begini, kan bisa saja dibicarakan. Termasuk anak saya mencalonkan diri di partai lain,” katanya.

Yang jelas, lanjut Najamuddin, tidak pernah ada teguran dari Partai, kecuali melalui telpon oleh Ketua DPW PAN NTB.

Namun sebagai politisi senior, menurutnya, semestinya ada surat teguran terlebih dulu.

“Saya tidak mau berkonflik dengan partai atau Ketua DPW PAN tapi ini bentuk hak saya sebagai warga negara. Fakta hukum dan pelanggaran itu silakan hakim yang memutuskan,” ujarnya.

Najamuddin mengaku, langkah yang bentuk kepatuhan terhadap hukum, yang selalu berkiblat ke konstitusi, bukan DPP PAN, Mahkamah Partai maupun DPW PAN.

Najamuddin membeberkan, apa yang diminta oleh DPW PAN selama ini selalu patuh.



Contohnya, mencalonkan keponakan melalui PAN.

Kemudian bicara soal tidak loyal, ia mengatakan di setiap kegiatan reses pun dipotong oleh DPW PAN.

“Saya akan melawan kezaliman ini dengan pembelaan diri melalui kekuatan materi dan simpatisan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya