UJIAN NASIONAL: Kemendikbud Terjunkan Tim Verifikasi Laporan Penyimpangan UN

UJIAN -- Suasana salah satu ruang ujian di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef, Solo. Kemendikbud menyatakan sejauh ini masalah kebocoran soal dan peredaran kunci jawaban lewat Ponsel tidak benar. (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

Promosi Efek Ramadan dan Lebaran, Transaksi Brizzi Meningkat 15%

“Kesimpulan sampai saat ini apa yang beredar di HP itu tidak benar. Isu soal-soal UN bocor sudah ditangani dan dari Posko Pengaduan UN sampai pelaksanan pada hari kedua , laporan melalui email, sms, telpon kebanyakan masih melaporkan soal isu kebocoran,soal tertukar dan kekurangan naskah soal yang semuanya akan ditindaklanjuti,” ujarnya. Menurut Nuh, hasil teleconference dengan pimpinan sejumlah daerah terkait UN, kemarin, banyak daerah yang masih kekurangan naskah soal UN. Meski demikian, hal itu tidak menghambat pelaksanaan UN tahun ini.

“Memang faktanya meleset dari target. Tapi kejadian itu kalau dipersentasekan hanya nol koma persen. Dan hal itu semua sudah bisa diatasi, karena sekolah boleh memotokopi soal dengan pengawalan ketat,” ungkapnya.

Terkait kekurangan soal dan validasi jumlah peserta, Chairil Anwar Notodiputro, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud, mengatakan pihaknya telah melakukan pengumpulan data peserta UN sejak bulan November 2011 lalu dan melakukan validasi data sebanyak tiga kali. “Kami sudah melakukan validasi sampai bulan Februari kemarin. Dan saya rasa data yang kami kumpulkan cukup akurat. Tapi mungkin ada perubahan di akhir-akhir, mungkin ada yang pindah,” dalihnya.

Mengenai pengawas yang lalai dalam mengawasi pesertaa UN, Moh Nug mengatakan harus dilakukan tindakan tegas.”Jangan ragu memberikan teguran kepada pengawas yang lalai, dan jangan takut memberikan sanksi kepada pengawas yang tidak serius dalam menjalankan tugasnya. Kementerian memberikan dukungan penuh jika ada pengawas yang lalai untuk diberikan sanksi,” ujar Nuh. Semua pihak yang berkepentingan jangan berhenti untuk mengingatkan pengawas ruang ujian untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

Pengawas ruangan merupakan ujung tombak agar pelaksanaan UN dapat berjalan sesuai kondusif.Rincian tugasnya harus terus diingatkan, sehingga dapat menjalankan fungsi kepengawasannya dengan baik, imbuhnya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengatakan, di Kabupaten Indramayu terjadi kekurangan naskah soal UN hingga 400 eksemplar. “Mungkin di penghitungan akhir sebelum pengepakan yang tidak tuntas, sehingga ada yang terselip,” komentar Chairil.