Ujian Nasional, DPRD Solo mendorong seluruh SMA/SMK sudah mengikuti UNBK pada 2017.
Solopos.com, SOLO–Komisi IV DPRD Solo mendorong semua SMA/SMK atau sederajat melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mulai tahun depan. Pada tahun ini, masih ada 35 sekolah yang masih menggunakan ujian tertulis atau paper based test.
Promosi Harga Saham Masih Undervalued, BRI Lakukan Buyback
Ketua Komisi IV, Hartanti, mengatakan pelaksanaan UNBK di seluruh sekolah perlu didukung untuk peningkatan efektivitas Ujian Nasional. Menurut Hartanti, pelaksanaan UNBK selama empat hari, Senin-Kamis (4-7/4/2016), terbukti tidak mengalami kendala berarti. “Tahun depan diharapkan semua sekolah dapat menjalankan UNBK,” ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung DPRD, Kamis.
Informasi yang dihimpun Solopos.com, ada 48 sekolah yang telah menjalankan UNBK tahun ini atau tahun kedua penerapan UNBK. Adapun 35 sekolah masih menjalani ujian dengan kertas karena keterbatasan fasilitas. Menurut Hartanti, kesiapan sekolah untuk menghadapi UNBK 2017 perlu didorong dari sekarang dengan pengajuan bantuan.
“Kami lihat SDM di sekolah belum sepenuhnya siap sehingga belum mengajukan bantuan pengadaan komputer. Kalau mengajukan, kami yakin pemerintah pusat bakal menyetujui,” tutur politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini.
Untuk percepatan pelaksanaan UNBK di semua sekolah, Komisi IV juga bakal mendorong alokasi dana pengadaan komputer di APBD Perubahan 2016. Hartanti bakal berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terkait kemungkinan alokasi dari daerah.
“Kami mendorong yayasan-yayasan pendidikan rutin berkomunikasi dengan dinas sehingga tahu soal pemberian bantuan. Komisi IV sempat melihat ada dua sekolah di yayasan yang sama yang salah satunya tidak dapat bantuan komputer. Setelah ditanya, sekolah itu mengaku tidak tahu.”
Anggota Komisi IV, M. Al Amin, menilai bantuan komputer belum sepenuhnya merata di Kota Solo. Dia menyebut sekolah negeri seperti SMKN 3 Solo belum mendapat bantuan komputer hingga sekarang. Kekurangan komputer membuat sekolah harus menggelar UNBK dengan sistem sif.
“Padahal sekolah itu sudah dua tahun ini melaksanakan UNBK,” ujarnya kepada Solopos.com.
Dengan wacana pengambilalihan SMA/sederajat ke tangan pemerintah provinsi, Al Amin belum mengetahui sejauh mana bantuan dari kota dapat dianggarkan. Anggota Komisi IV, Reny Widyawati, mengatakan kesiapan ruang penyimpanan komputer menjadi salah satu tolak ukur pemerintah dalam memberikan bantuan. “Pemerintah tidak ingin komputer tersebut justru menyita ruang kelas.”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
