TWITTER JOKOWI : Presiden Tiba-Tiba "Keras" di Twitter, Siapa Lagi Catut Nama Jokowi?

Twitter Jokowi mendadak “keras”. Presiden berkicau yang meminta semua pihak mengabaikan orang yang mencatut nama Jokowi dan keluarga.

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara mengejutkan berkicau sedikit keras pada Kamis (21/1/2016). Kicauannya di akun Twitter miliknya itu pun kemudian mengundang pertanyaan, yaitu informasi apa yang didapat Sang Presiden sehingga berkicau begitu tegas di media sosial.

Promosi Safari Ramadan BUMN 2024 di Jateng dan Sulsel, BRI Gelar Pasar Murah

Kicauan tegasnya tersebut terkait dengan upaya pencatutan nama Presiden Jokowi dan keluarganya untuk memuluskan kepentingan pribadi. Twit tersebut pun dilengkapi dengan inisial Jkw, sebagai tanda bahwa pernyataan itu keluar langsung dari dirinya.

“Siapapun catut nama saya [keluarga/relawan/pejabat/lainnya], minta jabatan/proyek, abaikan saja. Pemerintahan bersih harus dipraktikkan,” kicau Presiden melalui akun Twitternya.

Siapapun akan kaget dengan kicauan Presiden yang di-posting pagi hari itu. Karena biasanya, akun tersebut berisi pernyataan terkait dengan isu terkini atau kebijakan yang baru diambil pemerintah.

Saat itu, Istana pun masih relatif senyap dengan isu yang terkait langsung dengan Presiden Jokowi langsung. Ketika itu, pemerintah disibukkan dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking kereta cepat di Jawa Barat, dan pembahasan revisi UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi, mengatakan kicauan Presiden itu berlaku umum dan tidak mengarah kepada satu kejadian tertentu. Hal tersebut menjadi semacam peringatan bahwa pemerintahan memang harus benar-benar bersih.

“Soal ada pihak yang mengaku dekat atau utusan, atau apapun namanya, tentu bisa terjadi, dan tidak hanya di lembaga Kepresidenan,” katanya. Johan pun menegaskan Presiden memang menginginkan pemerintahan yang bersih tidak sekedar menjadi slogan, tetapi dilaksanakan dalam praktik pemerintahan yang zero tollerance terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pernyataan Johan pun diamini Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mengatakan Presiden sedang membangun tradisi baru dalam sistem pemerintahan yang terbuka. Tujuannya agar tidak ada lagi pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk hal yang bersifat kepentingan pribadi.

Pramono pun menyebut kicauan Presiden tersebut sebagai penegasan bahwa tidak ada yang mencatut namanya untuk kepentingan pribadi, termasuk oleh keluarganya sendiri, para pejabat negara, dan relawan. Presiden pun telah meminta seluruh pembantunya untuk segera melaporkan kepada dirinya apabila menemukan pihak-pihak yang mencatut namanya untuk keperluan pribadi. Presiden tidak ingin hal yang umum terjadi itu menimpa dirinya.

“Yang jelas Presiden memiliki banyak mata dan telinga. Ada Lembaga Sandi Negara, BIN, BNPT, dan semuanya memiliki alat untuk mengetahuinya,” ujarnya.

Peringatan untuk tidak mencatut nama Presiden, lanjut Pramono, dikeluarkan saat sejumlah kementerian melakukan lelang untuk proyek strategis. “Yang jelas Presiden memberikan warning secara terbuka agar tidak dilakukan siapapun dan jangan ada yang terpancing,” ucapnya.

Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Komisi V DPR dari PDIP Damayanti Wisnu Putranti sebagai tersangka, setelah tertangkap tangan dalam dugaan upaya penyuapan. Damayanti diduga terlibat dalam kasus dugaan suap untuk mengamankan proyek jalan di Ambon yang masuk dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KPK mengamankan uang tunai dengan total Sin$99.000 saat operasi tangkap tangan tersebut, dan total commitment fee dalam kasus itu mencapai Sin$404.000.