Grobogan (Espos)–Transmigran asal Kabupaten Grobogan yang terlantar di Desa Teluk Anggung, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, menuntut pemerintah memberikan uang kompensasi, akibat mereka tidak mendapatkan lahan di lokasi transmigrasi.
Darmono, Ketua rombongan transmigran asal Grobogan menyatakan kepada wartawan, akibat tidak mendapatkan haknya, maka 20 kepala keluarga (KK) transmigran menuntut pemerintah, baik Pemkab Grobogan maupun Pemkab Bengkulu Utara untuk memberikan uang kompensasi untuk membeli lahan usaha.
Promosi Beri Dampak Nyata, Holding UMi Tingkatkan Inklusi & Literasi Keuangan Nasional
“Tuntutan kami terhitung mulai 8 Februari 2010 hingga sebulan kedepan harus dipenuhi. Perhitungannya, harga lahan pertanian sekitar Rp 7,5-Rp 8 juta per hektare. Sehingga setiap KK harus diberi kompensasi uang Rp 15-Rp16 juta,” ujar Darmono.
Dijelaskan Darmono, pihaknya bersama warga transmigran asal Grobogan sudah beberapa kali menanyakan hal ini ke pemerintah. Karena hak lahan pertanian dua hektare yang dijanjikan ternyata tidak kami peroleh. “Yang ada lahan satu hektare tanaman sawit yang ternyata diaku sebagai milik warga,” tutur Darmono kepada wartawan melalui telepon, Selasa (2/2).
Transmigran juga meminta direlokasi ke tempat lain dan diberikan hak sesuai yang disepakati sebelum mereka ditransmigrasikan. “Jika dalam waktu dua bulan tidak dipenuhi, para transmigran siap pulang ke Grobogan dan akan meminta pertangungjawaban Pemkab Grobogan,” tandasnya.
Asisten II Pemkab Grobogan Ir Edhie Sudaryanto menjelaskan, masalah transmigran di Bengkulu Utara tersebut sudah dibahas dan segera diupayakan penyelesaiannya. “Pemkab berharap, warga transmigran bisa bersabar karena kami sedang berusaha menyelesaikana masalah ini,” jelasnya.
rif
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
