Solopos.com, JAKARTA — PT Transjakarta resmi menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mengelola bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi bus Transjakarta (BKTB).
Akta pendirian BUMD itu ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, bersama Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Nicholas Stephanus Kosasih yang dihadiri oleh Komisaris maupun Direksi PT Transjakarta terpilih, Direktur Utama PT Jakpro serta Kadishub DKI Muhammad Akbar di Balai Kota Jakarta, Kamis (27/3/2014).
Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024
Jokowi berharap dengan adanya BUMD PT Transjakarta dapat memperbaiki layanan, sistem manajemen, dan perawatan armada bus Transjakarta menjadi lebih baik.
“Yang pasti, harus bisa mengurangi subsidi. Subsidinya diharapkan harus terus berkurang, lama-lama hilang. Jadi, jangan disubsidi terus,” ujarnya di Balai Kota, Kamis (27/3/2014).
Selain menandatangani akta pendirian, Jokowi juga melantik jajaran komisaris dan direksi BUMD tersebut. Jajaran komisaris dan direksi BUMD PT Transjakarta, antara lain Komisaris Utama, Chaidier Patonnory; Komisaris, Lindung Paido Simanjuntak; Direktur Utama, Steve Kosasih (dari Perhutani); Direktur Keuangan, Andri Patriota Wibisono (dari PT Bahana Arta Ventura); Direktur Umum dan SDM, Tri Kuncoro (dari PT KAI); Direktur Operasional, Heru Isnadi (dari PT KAI); dan Direktur Teknis, Wijanarko (dari PT KAI).
Rancangan peraturan daerah pembentukan BUMD PT Transjakarta telah ditetapkan menjadi perda dalam sidang paripurna DPRD DKI pada 30 Desember 2013 lalu. Sebagai BUMD yang berstatus perseroan terbatas (PT), maka saham PT Transjakarta dimiliki dua perusahaan, yakni PT Jakpro sebesar 1% dan 99% oleh Pemprov DKI. Untuk modal dasar PT Transjakarta, Pemprov DKI memberikan Rp1,55 triliun sesuai dengan peraturan daerah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
