Solopos.com, JAKARTA — Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) menegaskan TNI, ASN, hingga Polri milik rakyat dan bukan milik penguasa.
Karenanya, aparat negara harus bersikap netral selama tahapan Pemilu 2024.
Promosi BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo Berkembang Kian Pesat saat Lebaran
Anggota Bidang Riset dan Kajian Timnas Amin, Anang Zubaidy mengklaim pihaknya merasakan adanya ketidaknetralan aparat.
Namun dia mengharapkan itu hanya tindakan yang dilakukan oleh sebatas oknum saja.
“Jadi kita berharap itu hanya oknum saja karena ingin mengekspresikan dukungan tapi kita berharap betul bahwa TNI, Polri, ASN, betul-betul bekerja netral,” kata Anang di Diskusi dan Peluncuran Agenda HAM oleh Amnesty Internasional di Jakarta, Sabtu (2/12/2023).
Dia juga menyampaikan ketika presiden baru pada 2024 sudah terpilih, para aparat-aparat itu akan tetap bekerja seperti semula dan tidak ada perbedaan.
Maka dari itu, dia pun meminta kepada seluruh aparat negara untuk fokus melayani masyarakat dan tidak melayani penguasa.
???
“Siapapun presidennya, beliau-beliau akan tetap menjadi Polri, TNI, ASN,” kata Anang.
Aturan mengenai TNI, Polri, hingga ASN harus netral tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
???Dalam Pasal 41 Ayat 2 dan Pasal 67 Ayat 2 dijelaskan bahwa TNI, Polri, hingga ASN mulai dari tingkatan pemerintah desa hingga pemerintah pusat dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim kampanye.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
