Lorenzo Anugrah Mahardhika / Mariyana Ricky P.D | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Sejumlah penumpang tidak menggunakan masker saat keluar dari kereta MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Minggu (11/6/2023). Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 26/SE/2023 tentang protokol kesehatan di dalam sarana dan prasarana angkutan umum pada masa transisi menuju Endemi salah satunya MRT Jakarta mulai tanggal 11 Juni 2023 memperbolehkan penumpang tidak menggunakan masker bila sehat dan dianjurkan menggunakan masker bila kondisi sakit. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz
Solopos.com, JAKARTA — PT MRT Jakarta (Perseroda) buka suara terkait dugaan keterlibatan dalam kasus suap perusahaan perangkat lunak (software) asal Jerman, SAP.
Kepala Divisi Corporate Secretary MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan, pihaknya memang menjalin kerja sama dengan SAP.
Meski demikian, Tomo tidak memerinci secara detail bentuk kerja sama antara kedua pihak. Namun, MRT Jakarta memastikan proses kerja sama dan pemenangan SAP dalam proyek ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
“Begitu pula dengan pengadaan SAP, telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yang mengedepankan aspek tata kelola perusahaan yang baik,” jelas Tomo dalam keterangan resminya, Kamis (18/1/2024), dilansir Bisnis.com.
“Begitu pula dengan pengadaan SAP, telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yang mengedepankan aspek tata kelola perusahaan yang baik,” jelas Tomo dalam keterangan resminya, Kamis (18/1/2024), dilansir Bisnis.com.
Tomo melanjutkan, pihaknya berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik melalui penerapan ISO 31000 sejak 2014. Hal ini juga diperkuat dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai SNI ISO 37001:2016.
Dia menuturkan, integritas merupakan hal fundamental dan menjadi salah satu core values internal yang utama.
Dugaan Suap Terungkap di AS
Sebelumnya, Otoritas Bursa Amerika Serikat (AS) atau Security and Exchange Commission (SEC) mengungkap dugaan pemberian suap oleh perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, kepada delapan kementerian/lembaga, BUMN dan BUMD di Indonesia.
Kasus itu merupakan kasus yang sama dengan yang ditangani oleh Departemen Kehakiman AS. SAP disebut memberikan suap kepada sejumlah pejabat di Indonesia, maupun negara lain, seperti Afrika Selatan maupun Azerbaijan.
Berdasarkan dokumen milik SEC, SAP melalui SAP Indonesia disebut terlibat dalam pembayaran tidak sah kepada pejabat di delapan entitas milik negara di Indonesia untuk memperoleh kerja sama kontrak.
Mereka adalah Balai Penyedia dan Pengelola Penyediaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) (sekarang Bakti Kominfo) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kemudian, Kementerian Sosial (Kemensos), PT Pertamina (Persero), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) atau MRT, PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero).
Perbuatan tersebut dilakukan melalui dua account executive di SAP Indonesia, yang juga bekerja sama dengan setidaknya satu value added reseller (VAR) atau pihak perantara pemberi dan penerima suap.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Terseret Kasus Dugaan Suap SAP, MRT Jakarta Angkat Bicara”