SOLOPOS.COM - Bakal calon presiden Anies Baswedan (kiri) dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (kanan) berfoto bersama di sela Deklarasi Capres-Cawapres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023). PKB menerima tawaran Partai Nasdem untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Moch Asim/nym.

Solopos.com, JOGJA–Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menegaskan membuka peluang untuk merevisi ragam kebijakan pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo, salah satunya UU Cipta Kerja. Dia juga akan membuka kembali penanganan kasus Kanjuruhan.

Hal tersebut dia sampaikan dalam forum Desak Anies yang diselenggarakan oleh Gerakan Bersama Indonesia berkolaborasi bersama Komunitas Ubah Bareng di Eternity Cafe Sleman, DIY, Minggu (22/10/2023).

Promosi Oleh-oleh Keripik Tempe Rohani Malang Sukses Berkembang Berkat Pinjaman BRI

“Apa perubahan itu? Prinsipnya, Apa yang harus ditingkatkan dari yang sudah ada, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dihentikan, dan apa yang belum ada yang harus dikerjakan,” jelas Anies.

Anies juga menyoroti berbagai permasalahan kompleks antardaerah seperti rendahnya upah minimum regional (UMR) Jogja hingga banyaknya limbah perkotaan.

Anies mengatakan perlunya dorongan bagi kaum muda agar tidak menjual tenaga sebagai pekerja tetapi sebagai pelaku usaha, dan tugas negara adalah termasuk meningkatkan kesempatan usaha lewat pemberian insentif, kemudahan izin usaha mikro dan kecil serta akses pembiayaan non-formal dan informal, dan juga pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sementara itu guna memperkuat desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah, Anies mengatakan pemimpin daerah akan diberi Key Performance Indicator (KPI) yang harus dipenuhi, termasuk permasalahan sampah daerah.

Anies melihat permasalahan masyarakat selanjutnya adalah kepemilikan rumah dan hunian memadai terutama bagi kelas menengah.

“Kami prioritaskan kelompok menengah ini dimudahkan aksesnya agar DP 0 Rupiah bisa berjalan seperti yang sudah terlaksana di Jakarta, dan kelas menengah hanya dibebani membayar bulanannya saja agar bisa memiliki rumah,” papar Anies.

Dalam forum yang berlangsung hampir 2 jam itu, kaum muda Jogja dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, aktivis, profesional, hingga santri begitu antusias menyampaikan ragam pertanyaan kritisnya.

Ketua Panitia sekaligus Koordinator Jaringan Bersama Indonesia, Muhammad Farhan, menjelaskan suara kaum muda Jogja harus didengar dan diperjuangkan oleh Anies Baswedan sebagai satu-satunya capres yang lahir dan tumbuh di Jogja. Anies hanya diberi waktu dua menit menjawab masing-masing pertanyaan dengan jawaban singkat dan terperinci.

“Jogja adalah episentrum pergerakan, sejarah sudah membuktikan pergerakan kaum muda selalu dimulai dari Jogja. Kalau Pak Anies mau serius bergerak untuk keadilan sosial, tidak bisa tidak mendengar kaum muda Jogja,” kata Farhan kepada Solopos.com, Minggu (22/10/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya