Solopos.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebenarnya berencana bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Jumat (1/9/2023).
Namun pertemuan itu dipastikan batal setelah PKB menerima tawaran kerja sama politik dengan Partai Nasdem di mana Cak Imin menjadi cawapres untuk Anies Baswedan.
Promosi Mantap! BRI Bagikan Mobil untuk Agen BRILink Berprestasi di Yogyakarta
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan Cak Imin menghubungi Prabowo Subianto pada Kamis (31/8/2023) malam untuk melangsungkan pertemuan pada hari Jumat.
Namun pertemuan itu kemudian diurungkan setelah informasi duet Anies-Cak Imin mencuat ke publik.
“Pak Muhaimin meminta waktu kepada Pak Prabowo untuk bertemu kemudian memberitahu bahwa tidak ada atau tidak jadi melakukan pertemuan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip Solopos.com dari Antara, Sabtu (2/9/2023).
Dasco menyebut PKB telah menyampaikan pernyataan menerima kerja sama politik dengan Partai Nasdem.
Dengan pernyataan PKB tersebut, dia menilai maka dengan otomatis Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berakhir atau bubar.
Dia juga menyebut Partai Gerindra menghormati sikap politik yang diambil PKB untuk menjalin kerja sama dengan Partai Nasdem pada Pilpres 2024.
“Oleh karena itu, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami dari Partai Gerindra menghormati langkah itu dan juga kami mengucapkan selamat berjuang semoga sama-sama sukses,” ucapnya.
Dasco mengaku pihaknya tidak pernah memperoleh informasi terkait wacana duet Anies Baswedan dengan Muhaimin, yang diawali pertemuan Muhaimin dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, pada 29 Agustus 2023.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kecewa berat setelah anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono tak digandeng Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden.
SBY mengungkap ada tawaran membentuk koalisi baru yang terdiri atas Partai Demokrat, PKS, dan PPP untuk maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Tawaran itu, kata SBY, disampaikan oleh seorang menteri aktif di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Kita juga tahu seorang menteri, sekarang ini, menteri masih aktif dari kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru, koalisi Demokrat, PKS, dan PPP. Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya,” kata SBY saat memberi arahan dalam Sidang Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
SBY saat itu tidak menyebut nama menteri yang dia maksud.
Beberapa pengurus dan kader senior Demokrat juga menolak menjawab pertanyaan terkait dengan nama menteri tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, SBY juga mengungkap ada tawaran-tawaran bergabung dari kelompok bakal calon presiden lainnya, yaitu dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
