Solopos.com, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan siapapun yang ikut berpolitik tidak boleh menggunakan nama NU saat berpolitik.
“Siapapun itu, walaupun orang NU ndak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik,” tegas Gus Yahya, sapaan Yahya Cholil Staquf, saat ditemui di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Kamis.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Gus Yahya menegaskan siapapun anggota NU yang berkompetisi di kancah pemilu harus memiliki kredibilitas, prestasi, dan daya tawar sendiri, serta bukan hanya sekedar mengandalkan nama NU saja.
Gus Yahya mengatakan pihaknya akan selalu mengupayakan politik yang bermoral dan tidak akan mengandalkan politik identitas yang hanya menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas tertentu.
“Politik identitas ini adalah politik yang mengedepankan identitas kelompok-kelompok primer, ini bisa berbahaya bagi integritas masyarakat,” ujarnya.
Dia menyebutkan politik identitas dapat berbahaya bagi masyarakat karena akan mendorong adanya perpecahan di dalam masyarakat.
Gus Yahya menyebut dirinya tidak menginginkan dengan apa yang disebut sebagai politik Islam atau bahkan politik yang menggunakan identitas NU.
“Jadi kami tidak mau seandainya nanti ada kompetitor kampanye yang menyebutkan ‘pilih orang NU,’ misalnya, kita tidak mau itu,” ujarnya.
Dia berharap jika memang ada segelintir pihak yang ingin bekerja sama dengan NU dalam kancah politik, maka harus mengedepankan visi dan tawaran-tawaran yang menarik.
Kepemimpinan Moral
Di sisi lain, NU bersama Muhammadiyah sepakat untuk menyerukan kepemimpinan moral menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Dalam politik ini perlu ada kepemimpinan moral supaya tidak disetir dengan kepentingan-kepentingan pragmatis,” kata Gus Yahya, Kamis.
Dia mengatakan ke depannya PBNU dan Muhammadiyah akan melanjutkan diskusi-diskusi untuk menindaklanjuti hasil pertemuan pada hari ini.
Dia menyebutkan pihaknya berkomitmen untuk melakukan kompetisi politik secara bermoral dengan lebih bersih serta tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.
“Kita butuh kepemimpinan moral. NU dan Muhammadiyah tentu akan berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan keteladanan sikap,” ujar pria yang akrab disapa sebagai Gus Yahya tersebut.
Sementara itu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan kepemimpinan moral diharapkan dapat menjadikan Pemilu 2024 lebih bermartabat.
Kepemimpinan moral itu, jelasnya, melahirkan arah dan visi kebangsaan yang jelas, sehingga kontestasi politik tak hanya berupa ajang mencapai kekuasaan semata.
“Tapi ada visi kebangsaan, apa yang mau dibawa dan diwujudkan yang berangkat dari pondasi yang diletakkan para pendiri bangsa,” tutur Haedar.
Ia menjelaskan kepemimpinan moral yang disepakati itu diharapkan mampu menyetir kontestasi politik menjadi lebih baik. Siapa pun pemimpin negeri ini yang terpilih, maka dia akan menjadi satu kepemimpinan yang sadar atas perilaku baik dan buruk.
“Kami sebagai kekuatan keagamaan kemasyarakatan yang non-politik praktis punya panggilan moral, hadir tanpa merasa paling benar sendiri,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
