Solopos.com, SOLO—Giliran puluhan mahasiswa Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo mengeluarkan pernyataan sikap terkait penyimpangan demokrasi pada Pemilu 2024 yang dibacakan di depan gedung rektorat, Rabu (7/2/2024). Namun tidak terlihat jajaran rektor dan dosen dalam pernyataan sikap tersebut.
Presiden BEM UNS Solo, Agung Lucky Pradita, mengatakan tidak terlibatnya dosen, guru besar, dan jajaran rektor menjadi pertanyaan besar bagi BEM UNS Solo. Agung mengatakan dirinya sempat mengundang jajaran rektor dan civitas academica, namun tetap tidak hadir.
Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang
“Katanya UNS sebagai salah satu kampus benteng Pancasila, namun hingga saat ini belum berani menyatakan sikapnya temen-teman media. Dengan adanya ini juga kami harapkan dari rektorat dan dewan profesor berani untuk tidak tinggal diam,” kata dia kepada awak media, Rabu (7/2/2024).
Agung juga mendesak agar civitas academica menyatakan sikap. Pihaknya mengeluarkan petisi di platform change.org pada 3 Februari 2024 lalu. Petisi dengan tajuk Mendesak Civitas Akademika UNS dalam Menyikapi Kemunduran Demokrasi Indonesia itu berhasil menggalang lebih dari 1.500 tanda tangan.
“Namun hingga saat ini belum berani mengutarakan statement yang dilontarkan ke media atau pers. Sebenarnya kami telah berdiskusi panjang dengan rektorat dan dewan profesor untuk bersama-sama menyatakan sikap ke publik,” kata dia.
Agung menegaskan dalam pernyataan sikap kali ini pihaknya tidak condong ke salah satu Pasangan Calon atau Paslon tertentu, melainkan murni ingin mengkritisi keadaan demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024.
Dia mengatakan sejak awal masa pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden sudah ada indikasi kecurangan. Hal itu terbukti dengan ditetapkannya Mahkamah Konstitusi yang melanggar kode etik setelah mengesahkan peraturan batas usia pencalonan wakil presiden.
Lalu belum lama ini, dia mengatakan Ketua Komunis Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan enam anggotanya terbukti melanggar kode etik dalam proses penerimaan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (Cawapres).
Menurutnya dua kejadian tersebut sudah mengindikasikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 kali ini penuh dengan kecurangan dan mengabaikan etika. Maka pihaknya mengeluarkan pernyataan sikap atau maklumat untuk merespon tersebut.
“Maka kami mengharapkan pelanggar kode etik dihukum seberat-beratnya dan tidak seharusnya memimpin negara Indonesia, karena sejak awal mereka telah mencederai demokrasi Indonesia,” kata dia.
Agung juga menyayangkan pencalonan Gibran sebagai Cawapres lantaran telah melakukan banyak pelanggaran terkait etika politik. Terlebih saat ini Gibran juga belum mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo.
“Katanya [Gibran] representasi dari pemuda, namun teman-teman pemuda resah dengan apa yang dilakukan dan sangat tidak mencerminkan wong Solo, karena orang Solo menjunjung tinggi nilai-nilai etika, berbudaya, dan sopan santun,” kata dia.
Bersamaan dengan itu, Rektor, Senat, Akademik, dan Dewan Profesor atas nama pimpinan UNS Solo mengeluarkan sikap terkait Pemilu 2024. Pernyataan sikap tersebut disampaikan humas kepada awak media melalui WhatsApp Group, Rabu.
Dalam pernyataan itu tertulis tiga poin. Pertama, mendukung terselenggaranya Pemilu 2024 secara demokratis, jujur, dan adil. Kedua, berkomitmen menjaga kondusifitas kampus UNS untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi bagi semua warga UNS dan Masyarakat.
Ketiga, mengimbau kepada warga kampus UNS dan semua pihak untuk menghormati dan menghargai setiap perbedaan pandangan dan pendapat dengan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan.
Surat pernyataan yang tertanggal 5 Februari 2024 itu ditandatangani oleh Plt Rektor, Chatarina Muliana; Ketua Senat Akademik, Sri Sulistyowati; dan Ketua Dewan Profesor, Suranto.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
