SOLOPOS.COM - Menko Bidang Polhukam Wiranto memberikan sambutan saat peringatan Hari Otonomi Daerah ke-21 di Alun-Alun Sidoarjo, Jatim, Selasa (25/4/2017). Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-21 tersebut mengambil tema Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government. (JIBI/Solopos/Antara/Umarul Faruq)

Menkopolhukam Wiranto menyebut tak ada istilah rekonsiliasi seperti yang diminta Rizieq Shihab.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menilai warga negara tidak bisa meminta rekonsiliasi terhadap pemerintah. Wiranto menegaskan rekonsiliasi hanya bisa dilakukan antara badan pemerintah yang setara dengan pemerintah.

Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink

Hal tersebut disampaikan saat menanggapi permintaan Rizieq Shihab tentang rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Warga negara dengan warga negara lainnya itu enggak ada istilah rekonsiliasi, kurang tepat. Itu saja yang bisa saya tanggapi,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (20/6/2017).

Dia menambahkan akan menyerahkan proses hukum yang sedang berlangsung. Dalam proses hukum terdapat celah yang dapat dilakukan, yakni melalui hukum pidana maupun hukum perdata, tetapi bukan rekonsiliasi. Baca juga: Rizieq Ingin Rekonsiliasi, Jika Gagal Mau Revolusi.

Wiranto menuturkan rekonsiliasi antara rakyat dengan pemerintah tidak ada. Kendati demikian, dirinya mempersilakan Rizieq menempuh jalur tersebut. “Namanya permintaan kan bisa-bisa saja, tetapi pemerintah punya sikap,” ujarnya.

Sebelumnya, Jumat (16/6/2017) lalu, Rizieq melalui rekaman suaranya yang diperdengarkan kepada peserta sebuah diskusi di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta Pusat, mengatakan dirinya ingin mengedepankan rekonsiliasi. Namun, jika rekonsiliasi gagal atau ditolak, dia mengancam akan ada revolusi.

“Maka tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan. Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi,” kata dia dalam rekaman suara itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya