Tak peduli monopoli, Jero Wacik utamakan film Hollywood masuk

(harianpelita)

Jakarta (Solopos)--Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mendukung Omega Film sebagai importir film baru meski muncul dugaan mereka merupakan menjadi bagian Grup 21cineplex yang merupakan kelompok importir lama.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Sebetulnya satu grup nggak apa-apa. Kan mereka yang punya satu gedung. Biarkan. karena rakyat ingin lihat film. Kita cepet-cepet dikanalin supaya masuk dulu,” katanya di sela-sela pembukaan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) 2011 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2011)

Ia pun meminta seluruh elemen masyarakat, termasuk elit dan pejabat mendukung masuknya film impor Hollywood. Pasalnya Indonesia kini kekurangan pasokan film, khususnya film-film Hollywood.

“Dari 600 layar (bioskop), baru ada 80 film. Dengan film dalam negeri saja tidak cukup, dan nggak bisa buru-buru meningkatkan film dalam negeri. Dari 80 film ke 100 film saja setengah mati. Mencetak 50 sutradara tidak mudah, sedangkan rakyat menginginkan,” tambahnya.

Ia menjelaskan, kemampuan ekonomi masyarakat terus meningkat. Ini menyebabkan keinginan untuk menonton film bertambah besar. Menurutnya hanya film-film berkualitas lah yang akan bertahan lama di bioskop.

“Masyarakat memilih yang bermutu. Kalau satu, dua minggu tidak laku kan turun. Jadi film Hollywood harus masuk. Namun aturan pajak sedemikian rupa harus diatur. Supaya sama-sama untung,” paparnya.

Jero kembali menegaskan, saat industri film sepi maka berimbas pada bangkrutnya gedung-gedung bioskop. Ini menjadi efek domino, akan banyak lapangan pekerjaan yang hilang.

“Kalau lapangan kerja hilang gimana? Yang jual popcorn tidak bisa lagi. Ini menjadi masalah lagi,” ucapnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menuding adanya importir baru bernama Omega Film merupakan rekayasa atau akal-akalan dari kelompok importir lama yang diduga terafiliasi dengan Grup 21cineplex.

Meski demikian, Bambang menegaskan tindakan BKF sampai saat ini tak mengurusi soal tata niaga dari distribusi film impor. Ia menegaskan kalau wewenang BKF hanya terkait pengenaan bea masuk dan pajak saja.

“Kita memang kewenangannya hanya di BM (bea masuk) dan pajak. Yang mengatur tata dan segala macem budpar (kementerian kebudayaan dan pariwisata), bukan kita,” kata Bambang beberapa waktu lalu.

(detik.com/tiw)