Tak Ada Hubungan antara Minuman Keras dan Kriminalitas

Solopos.com, SOLO — Antroplog Universitas Indonesia Raymond Michael Menot membuktikan tesis minum minuman beralkohol sebagai pangkal kejahatan atau penyebab tindak kriminalitas tidak benar, keliru, bahkan salah nalar secara akademis.

Ia bersama tim dan jaringan di seluruh Indonesia mengadakan riset serius mengkaji relasi antara minumaman beralkohol, minum minuman beralkohol, dan kriminalitas. Riset tersebut sekaligus mengkaji eksistensi minuman beralkohol lokal dalam konteks kebudayaan lokal.

Promosi Cerita Klaster Pisang Cavendish di Pasuruan, Ubah Lahan Tak Produktif Jadi Cuan

Hasil riset telah dibukukan dengan judul Budaya Minum di Indonesia. Raymond menjadi editor sekaligus kontributor buku yang menghimpun tulisan sejumlah akademikus tersebut. Buku diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia pada awal 2022 ini. Penjelasan lengkap bisa dibaca di Riset Antropologi: Minuman Beralkohol Bukan Penyebab Kriminalitas.

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Demi mencapai kepentingan nasional itu jamak dibuat kebijakan-kebijakan yang bersifat domestik maupun kebijakan luar negeri.

Federasi Rusia adalah salah satu negara dengan politik luar negeri yang ambisius. Setelah terpuruk akibat keruntuhan Uni Soviet, Rusia sebagai “ahli waris” bangkit di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin.

Sejak 2000, Rusia di bawah kepemimpinan Putin mengubah ideologi ekonomi dan politik menjadi lebih liberal dan demokratis. Ini merupakan salah satu kunci kesuksesan kebangkitan Rusia. Faktor lain yang juga memengaruhi adalah faktor individu dan idiosinkratik seorang pemimpin negara. Duduk perkara bisa dibaca di Dalam Percintaan Vladimir Putin Tidak Romantis, tapi Mengejutkan…

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas responden –yang dengan metode survei yang diterapkan berarti mewakili masyarakat Indonesia secara umum– menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan atau penundaan Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo harus mengakhiri masa jabatan pada 2024 sesuai konstitusi. Hasil survei yang dirilis pada Kamis (3/3/2022) itu juga menunjukkan tren persepsi kinerja demokrasi, kondisi sosial ekonomi, kondisi politik nasional, maupun persepsi terhadap tren ekonomi rumah tangga semuanya menunjukkan peningkatan ketidakpuasan.

Publikasi ikhtisar hasil survei pada Kamis (3/3/2022) menjelaskan survei Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden dilaksanakan pada 25 Februari hingga 1 Maret 2022. Lembaga Survei Indonesia menyelenggarakan jajak pendapat kepada publik secara nasional di 34 provinsi di Indonesia. Data lengkap bisa dibaca di Hasil Survei LSI: Mayoritas Warga Menolak Penundaan Pemilu 2024.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melanjutkan penataan di sepanjang Jl. Malioboro, Kota Jogja. Penataan fasad bangunan terus dilakukan. Sesuai rencana, Malioboro akan menjadi jalur pedestrian penuh.

Sampai pekan ini Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kota Jogja belum dapat memastikan kapan rencana menjadikan Malioboro jalur pedestrian sepenuhnya bisa terealisasi. Masih butuh banyak persiapan untuk melanjutkan penataan kawasan Malioboro setelah pemindahan pedagang kaki lima (PKL) ke Teras Malioboro 1 dan 2.

Uji coba Jl. Malioboro bebas dari kendaraan bermotor telah dilakukan beberapa kali sejak 2020. Sebelum pandemi Covid-19, saat hari tertentu seperti Jumat Wage, menjadi hari spesial karena sepanjang kawasan Malioboro penuh pertunjukan seni budaya dan bebas dari kendaraan bermotor. Penjelasan lengkap tersaji di Fasad Bangunan Malioboro Ditata, Jalur Pedestrian Segera Berlaku Penuh.

Konten-konten premium di kanal Espos Plus menyajikan sudut pandang khas dan pembahasan mendalam dengan basis jurnalisme presisi. Membaca konten premium akan mendapatkan pemahaman komprehensif tentang suatu topik dengan dukungan data yang lengkap. Silakan mendaftar terlebih dulu untuk mengakses konten-konten premium di kanal Espos Plus.