SUAP REKLAMASI JAKARTA : Nelayan Susah Karena Reklamasi? Ahok: Mana Ada Ikan di Teluk Jakarta

Suap reklamasi Jakarta diikuti sorotan terhadap proyek reklamasi. Klaim nelayan soal penurunan tangkapan ikan di Teluk Jakarta dibantah Ahok.

Solopos.com, JAKARTA — Para nelayan “menyegel” Pulau G hasil reklamasi Teluk Jakarta, Minggu (17/4/2016). Penolakan itu juga sering desakan Wapres Jusuf Kalla agar reklamasi dihentikan sementara. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merespons aksi tersebut.

Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink

Minggu pagi, para nelayan beramai-ramai memenuhi Pulau G yang masih berupa urukan pasir. Di sana mereka melakukan penyegelan secara simbolis dengan meletakkan gembok karton bertuliskan “Disegel Nelayan”. Ahok pun mempertanyakan sikap para nelayan yang menyebut hasil tangkapan ikan mereka turun setelah ada reklamasi. Menurutnya, Teluk Jakarta sudah sangat kotor dan tercemar logam berat sehingga tidak mungkin ada ikan di sana.

“Saya juga mau tanya mana ada nelayan tangkap ikan di teluk Jakarta yang begitu kotor? Enggak ada. Kalau di sana banyak ikan sudah kaya raya orang Jakarta,” ujar Ahok seusai memberi sambutan di halaman parkir Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu, dikutip Solopos.com dari Detik.

Ahok mengaku telah berkoordinasi dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengatasi cemaran kontaminasi logam berat di Teluk Jakarta, salah satu caranya ialah reklamasi. “Soal reklamasi kita sudah membentuk tim ikut dengan menteri lingkungan hidup. Karena kita sepakat tidak ada yang salah dengan reklamasi, dan dari dulu di Teluk Jakarta sudah tidak ada ikan,” jelas Ahok.

“Kita sepakat cara mengatasi kontaminasi logam berat, di sebuah teluk salah satu caranya dengan reklamasi. Nah, sekarang tinggal di Kementerian Lingkungan Hidup, mereka mau bantu analisa memperbaiki,” lanjut Ahok.

Aksi ini didampingi oleh beberapa LSM seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), LBH dan beberapa lainnya. Sempat hampir terjadi kericuhan antara nelayan dan penjaga pulau reklamasi, namun massa berhasil ditenangkan kembali. Rencananya, para nelayan akan menyegel 2 pulau, yakni Pulau G dan Pulau D. Namun, ternyata rencana ke Pulau D batal.

Sejak kemarin, Ahok menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memberhentikan proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. “Kami enggak bisa berhentikan. Bisa digugat di PTUN [Pengadilan Tata Usaha Negara],” ujarnya di Balai Kota DKI, Jumat (15/4/2016) lalu, dilaporkan Bisnis/JIBI.

Terkait pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dia menuturkan pengajuan rekomendasi ke pemerintah pusat terjadi karena proyek reklamasi tak bisa diberhentikan secara sepihak. Menurutnya, dasar hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres) No 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta sudah kuat.

“Bu Susi hanya merekomendasikan untuk dihentikan, lho. Bukan dihentikan. Kalau bermasalah kan saya yang digugat, saya yang tanggung jawab,” jelasnya.