SOLOPOS.COM - Aktivitas proyek pembangunan salah satu pulau kawasan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Selasa (5/4/2016). Pemprov DKI Jakarta menyatakan sebanyak delapan dari 17 pulau yang akan dibangun melalui proyek reklamasi Teluk Jakarta telah memiliki izin pelaksanaan. (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A)

Suap reklamasi Jakarta membuat proyek itu terancam dihentikan. Namun, Ahok bereaksi keras terkait keinginan berbagai pihak menghentikan reklamasi.

Solopos.com, JAKARTA — Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Ahok Tjahaja Purnama (Ahok) merasa akan sangat senang apabila ada pihak yang bisa menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta yang saat ini menjadi polemik di masyarakat.

Promosi Siap Layani Arus Balik, Posko Mudik BRImo Hadir di Rute Strategis Ini

“Kalau dia bisa berhentikan reklamasi, saya hargai, saya senang,” ujarnya, Jumat (15/4/2016).

Hal itu disampaikan Ahok menanggapi rencana Komisi IV DPR dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hendak menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta. Pihaknya sangat menunggu hal itu bisa terwujud dan tidak akan mengajak rundingan terlebih dengan Menteri KKP Susi Pujiastuti.

“Ngapain rundingan? Saya sudah bilang, kalau ada yang bisa hentikan reklamasi, saya tepuk tangan saja. Saya reklamasi sendiri,” ujarnya.

Namun demikian, mantan Bupati Belitung Timur itu sebelumnya telah mengingatkan bahwa untuk menghentikan proyek reklamasi harus disertai pembuatan undang-undang. “Silakan saja, tetapi kalau mau, dia [DPR harus] keluarkan UU dan harus dibahas dengan Presiden dan UU harus diuji ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya, Kamis (14/4/2016).

Namun demikian, pihaknya berharap penghentian reklamasi itu jangan hanya sekadar akal-akalan untuk menekan pengusaha hingga timbul aksi kejahatan suap seperti yang dialami Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

“Yang penting jangan akal-akalan untuk menekan pengusaha. Nanti semua kebijakan kayak Sanusi. Jadi, jangan pejabat menggunakan kekuasaan menekan pengusaha tanpa terang benderang,” tambah Ahok.

Komisi IV DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengadakan rapat untuk membahas penghentian proyek Reklamasi Teluk Jakarta pada Rabu (13/4/2016).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya