Suap Bank Banten terus diselidiki oleh KPK.
Solopos.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat pimpinan DPRD Banten berkaitan dengan kasus dugaan suap dalam pengesahan APBD Banten untuk pembentukan Bank Daerah Banten.
Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19
KPK memanggil Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah dan tiga orang wakil ketua DPRD Banten yakni Muflikhar, Nuraeni, dan Ali Zamroni. Keempatnya akan diperiksa guna memberikan keterangan sebagai saksi untuk tersangka Ricky Tampinangkol (RT).
“KPK menjadwalkan pemeriksaan sebagai saksi untuk untuk tersangka RT,” ujar Plh Kabiro Humas KPK, Selasa (15/12/2015).
Asep Rahmatullah tiba di KPK sekitar pukul 10.00 WIB dan enggan untuk berkomentar terkait rencana pemeriksaannya hari ini.
“Ya, nanti kita cek dulu lah. Ini kan kita serahkan ke KPK untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Asep.
Kemarin, KPK telah memeriksa beberapa anggota DPRD Banten lainnya, yaitu Adde Rosi Khoerunnisa, Siti Erna Nurhayati, Muhammad Faizal, dan Hasan Marsudi, juga sebagai saksi untuk Ricky Tampinangkol.
Direktur utama PT Banten Global Development, Ricky Tapinangkol, ditengarai memberikan uang kepada SM Hartono dan Tri Satya berkaitan dengan memuluskan pengesahan RAPBD 2016 di mana di dalamnya tercantum ada berkaitan dengan pembentukan Bank Daerah Banten.
KPK berhasil menyita uang senilai US$11.000 dan Rp60 juta. KPK menduga pemberian suap tersebut bukan kali pertama dilakukan.
Ricky Tapinangkol selaku pemberi ditetapkan sebagai tersangka, diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau pasal 13 UU 31/1999 diubah 20/2001.
Sedangkan SM Hartono dan Tri Satya selaku penerima ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU 31/1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
