Sosiolog: Relokasi warga Merapi harus pertimbangkan dampaknya

Yogyakarta (Solopos.com)--Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito berpendapat, dalam menentukan relokasi warga kawasan Gunung Merapi sebaiknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempertimbangkan segala risiko dan dampaknya.

“Dengan demikian seharusnya BNPB mempertimbangkan pola-pola partisipasi masyarakat, karena ini sangat penting bagi warga yang akan direlokasi,” kata Arie di Yogyakarta, Rabu (20/4/2011).

Promosi BRI Borong 12 Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024

Menurut dia, di daerah rawan bahaya, dalam hal ini bahaya dari ancaman erupsi Gunung Merapi, memang harus ada pertimbangan risiko bagi warga yang tinggal di kawasan itu.

Tetapi, imbuh dia, warga harus diyakinkan dengan baik untuk merelokasi mereka.

“Kalau memang tidak perlu relokasi, BNPB tidak boleh memaksakan, karena relokasi bukan semata urusan teknis. Perlu ada dialog dengan masyarakat, dan ini menjadi kunci,” tambahnya.

Sebab, apabila kebijakan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial, maka wajar jika masyarakat akan menolak.

Arie menuturkan poin penting adalah BNPB harus mendengarkan suara dan aspirasi warga.

“Masyarakat juga harus diajak memperhitungkan dengan baik, jadi komunikasi dan dialog mengenai kebijakan sangat berpengaruh dalam suatu penentuan kebijakan,” tegasnya.

Arie mengemukakan relokasi tentu harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya, dimana mencerabut mereka harus mempertimbangkan secermat mungkin, bukan sekadar memindah rumah, tetapi berisiko memindah institusi sosial dan budaya mereka.

“Jika masyarakat merasa diabaikan dalam faktor itu karena tidak diajak dialog, pasti mereka akan tetap menolak direlokasi,” tandasnya.

Arie menyampaikan BNPB harus bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun tokoh masyarakat untuk mengkaji sebaik mungkin, jangan sampai serampangan dalam memutuskan kebijakan relokasi.

“Pengalaman masa lalu di berbagai tempat mengenai relokasi sering menimbulkan masalah, karena hanya dianggap urusan teknis. Relokasi merupakan persoalan yang penting dan utama, sehingga harus hati-hati dan cermat, harus ada pertimbangan berbagai aspek,” jelasnya.

(Antara/nad)